PADANG,- Kurang memadainya sejumlah infrastruktur dalam lingkup pertanian dan akses transportasi menjadi hal yang dikeluhkan oleh masyarakat Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Tidak hanya itu, banyak usulan masyarakat yang ditampung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tidak diakomodir oleh pemerintah kota (Pemko).
Hal tersebut terungkap saat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Daerah pemilihan (dapil) 1 Kota Padang Maigus Nasir saat melakukan kunjungan reses di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nanggalo Kota Padang, Kamis (7/11).
" Banyak aspirasi masyarakat masuk dalam pertemuan yang melibatkan seluruh elemen tersebut, mulai dari kebutuhan irigasi untuk lahan pertanian hingga pembangunan jembatan untuk mengurangi kemacetan, " ujarnya saat pertemuan itu.
Dia mengatakan dalam perencanaan Kecamatan Nanggalo akan dibangun dua jembatan baru yaitu di Surau Gadang dan Gurun Laweh.
Pada jembatan Surau Gadang telah beroperasi namun tidak sanggup menampung volume kendaraan, sehingga kemacetanpun terjadi. Rencananya harus ada penambahan jembatan baru pada wilayah itu.
Jembatan yang sudah tidak bisa menampung volume kendaraan itu, menghubungkan daerah Surau Gadang dengan Kampung Koto/Sawah Liek.
“Saya malah beberapa kali menemui peristiwa pengemudi mobil yang bertengkar karena saling terlanjur sudah masuk ke atas jembatan. Kalau jembatannya ditambah satu lagi, maka diharapkan bisa mengurangi kemacetan dan persitegangan urat leher anata pengemudi,” katanya.
Menurut Maigus pembangunan jembatan tersebut memang sudah mendesak, sebab jalur tersebut merupakan jalur alternatif seperti menuju SMA 12 Padang, MAN 2 Padang, MTsN 6 Padang dan sejumlah sekolah lainnya. Malah pembangunan jembatan juga harus dibarengi dengan pelebaran jalan.
Sementara itu Zainal perwakilan kelompok tani berharap perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah terutama pembenahan irigasi, penyediaan pupuk, bibit yang harganya terjangkau oleh petani.
Dalam pertemuan yang dihadiri lebih dari 300 orang mewakili berbagai unsur seperti kelompok tani, pemuka adat, organisasi perempuan, sejumlah kepala sekolah, waktu yang disediakan untuk menyampaikan uneg-uneg masyarakat tersebut terasa tak cukup, karena sejumlah peserta pertemuan tak bisa lagi tampil karena waktu zuhur sudah masuk. (03)