PADANG — DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyepakati Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2026 dengan pendapatan daerah mencapai Rp6,764 triliun. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sumbar yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Selasa (29/9/2026).Muhidi saat mi...
SelengkapnyaPADANG — Komisi V DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan siap menampung dan menindaklanjuti aspirasi Forum Komunikasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kabupaten/kota se-Sumbar terkait usulan pergeseran jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI 2026.Usulan tersebut berkaitan dengan jad...
SelengkapnyaPADANG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu diiringi aturan dan pengawasan yang ketat, terutama dalam memastikan makanan yang diterima siswa memenuhi standar kebersihan dan layak dikonsumsi.Hal itu disampaikan seorang guru kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi saat mengiku...
SelengkapnyaPADANG — Ketua DPRD Sumatera Barat meminta usulan perubahan nama Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menjadi Bandara Internasional Syekh Burhanuddin dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan.Ketua DPRD Sumbar mengatakan, pihaknya m...
SelengkapnyaFraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumbar mendorong agar Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOSDA) dan Program Sumbar Hebat menjadi instrumen pemerataan dan keadilan pendidikan di Sumbar.Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumbar, Syofian Hendri, mengatakan kehadiran BOSDA dan Program Sumbar ...
SelengkapnyaSolok - Bencana galodo dilaporkan menerjang kawasan Kantor Bupati Solok, Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin (21/9/2026) malam. Material berupa batu, lumpur dan tanah dilaporkan terbawa arus hingga menggenangi sejumlah kawasan perkantoran dan meluber ke badan Jalan Raya Solok–Padang. ...
SelengkapnyaPerubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah disepakati DPRD Sumatera Barat pada Selasa (8/9). Setelah regulasi tersebut disahkan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sumbar memberikan sejumlah masukan agar penerapannya dapat berjalan ...
SelengkapnyaPADANG — Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Riau kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (15/9). Kunjungan tersebut bertujuan untuk observasi terkait penerapan tata tertib, kode etik, serta tata beracara Badan Kehormatan DPRD.Rombongan BK DPRD Riau di...
SelengkapnyaSeiring dengan telah disahkannya Perda Jasa Konstruksi melalui rapat paripurna yang berlangsung, Selasa (8/9), Fraksi PPP mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Jasa Konstruksi nantinya tidak hanya berhenti pada aspek regulasi. Perda ...
SelengkapnyaFraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sumbar mendesak Pemerintah Provinsi untuk memastikan semua proyek rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana banjir bandang berjalan transparan. PKB meminta proyek yang didanai anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tersebut menggunakan sistem lel...
Selengkapnya
