Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menilai, muatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2019 masih bersifat normatif. Hanya memuat realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD ...
SelengkapnyaGubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin (11/5/2020). LKPJ kali ini merupakan yang terakhir bagi kepala daerah periode 2016 - 2021. Rapat paripurna penyampaian LK...
SelengkapnyaPADANGPANJANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Hj. Mesra membantu Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas jaga di sejumlah pos jalur alternatif di Kota Padangpanjang. Politisi Partai Gerindra yang juga mantan anggota DPRD Kota Padangpanjang itu menunjukkan ke...
SelengkapnyaKetua DPRD Sumatera Barat Supardi mengatakan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) di sejumlah fasilitas kesehatan masih tinggi baik di rumah sakit rujukan COVID-19 maupun fasilitas lainnya. "Ini tentu harus jadi perhatian bersama dalam mencegah penyebaran pandemi ini," kata dia. Ia me...
SelengkapnyaPADANG,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar), resmi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap dua yang berlangsung hingga tanggal 29 Mai. Dari kebijakan tersebut, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengungkapkan, tanpa evaluasi PSBB tahap pertama, upaya perpanjangan tidak a...
SelengkapnyaPADANG,- Anggota Komisi V DPRD Sumbar Ismed Amzis, menjalankan tugas kedewaan dalam mengawasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam hal ini, Ismed langsung terjun ke daerah pemilihan (dapil), yaitu Kabupaten Agam dan Kota Bukitinggi, selama beberapa hari. &quo...
SelengkapnyaPADANG,- Penerapan keringanan kredit pada masa virus corona (Covid-19), belum jelas pada tingkat daerah. Menyikapi hal tersebut, DPRD Sumbar akan menanggil Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) untuk mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan tersebut. Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat diwawancar...
SelengkapnyaSekretaris fraksi Demokrat DPRD Sumatera Barat menyebutkan kontijensi plan pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19 tidak terlihat dan cenderung tidak fokus karena tidak ada perencanaan yang matang. "Kelemahan kita dalam perencanaan begitu terlihat, hendaknya sebelum mengus...
SelengkapnyaTiga fraksi di DPRD Sumatera Barat mengultimatum Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terkait belum dicairkannya bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Ketua fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat mengatakan pembahasan pemberian BLT sudah dibicarakan sejak 23 Maret 2...
SelengkapnyaPADANG,- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Supardi meminta pemerintah provinsi (Pemprov) segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah disepakati Rp 600 ribu per kepala keluarga (KK). " Pada masa seperti ini, kita jangan terlalu te...
Selengkapnya
