Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi mengaku telah tiga kali menandatangani surat pernyataan penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang telah disepakati Pemerintah Pusat dengan DPR RI.
"Saya sebagai pimpinan DPRD Sumbar sudah menandatangani tiga surat berkaitan tuntutan masyarakat dan mahasiswa, tidak menunggu hari besok, tapi langsung pada hari yang sama," tegas Supardi di hadapan pengunjuk rasa di gerbang DPRD Sumbar pada Senin (2/11).
Politisi Gerindra itu menambahkan apabila menunggu beberapa hari untuk menandatangani surat itu maka DPRD Sumbar tidak sama dengan yang lain.
"Hari ini langsung kita sikapi keinginan masyarakat," katanya
Supardi bercerita dirinya mendengar ada kabar mahasiswa dan buruh akan melakukan unjuk rasa pada hari ini dan dirinya menunggu sejak Senin siang hingga pengunjuk rasa datang pukul 16.00 WIB.
"Tanda saya respon dengan masyarakat dan mahasiswa, maka saya langsung menuju gedung DPRD untuk bisa menerima aspirasi yang akan disampaikan, saya menunggu dari sejak pukul 12.00 wib tadi," tegas dia.
Pernyataan Supardi disambut tepuk tangan riuh mahasiswa dan buruh yang melakukan unjuk rasa, sambil mengatakan terima kasih pengunjuk rasa membubarkan diri sekitar pukul 16.50 WIB dengan tertib.
Sebagian pengunjuk rasa diantar dengan bus atau truck Kepolisian menuju titik kumpul awal.
Sementara itu mahasiswa dan buruh yang melakukan aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja di DPRD Sumbar.
Dalam aksi tersebut para pengunjuk rasa membacakan surat terbuka dan menyatakan presiden telah melakukan pelanggaran hukum, karena menetapkan Omnibus Law ditetapkan pada saat Indonesia dilanda pandemi COVID-19.
Massa aksi mengatakan, surat terbuka tersebut bukan untuk mendeskreditkan presiden, melainkan untuk meluruskan agar presiden kembali pada rakyat.
(PUB/02)