PASAMAN – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Ali Muda, SH, menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan kepada masyarakat di Gedung KOGUSDA Unit II Rao Sungai Manis, Nagari Taruang-Taruang Selatan, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Minggu (8/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Harisuddin, Wali Nagari Taruang-Taruang Selatan H.M. Thamrin, serta masyarakat setempat.
Menurut Ali Muda, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelenggaraan cadangan pangan sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pangan pokok, menstabilkan harga, serta mengantisipasi berbagai kondisi yang dapat mengganggu ketahanan pangan.
"Penyelenggaraan cadangan pangan memiliki sejumlah tujuan strategis. Di antaranya menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan pokok, sekaligus mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat, kerawanan pangan, hingga bencana," papar Ali Muda.
Adapun komoditas pangan pokok yang menjadi bagian dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) antara lain beras dan jagung.
Dijelaskan pula bahwa penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan, seperti Perum Bulog, khususnya untuk komoditas beras, jagung, dan kedelai pada tahap awal, serta BUMN Pangan ID FOOD.
Sementara itu, jumlah dan besaran cadangan pangan pemerintah ditetapkan minimal satu kali dalam setahun oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Lebih lanjut, pengembangan cadangan pangan pemerintah tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga perlu didukung oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa atau nagari, maupun masyarakat.
Pengembangan cadangan pangan di berbagai tingkatan tersebut merupakan langkah strategis untuk menjamin ketersediaan dan kestabilan pasokan pangan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, terutama ketika terjadi gangguan distribusi, bencana, maupun kondisi darurat lainnya.
Cadangan pangan sendiri merupakan persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat serta dapat dimobilisasi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.
Melalui sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2026 ini, diharapkan masyarakat semakin memahami peran dan pentingnya cadangan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintahan nagari, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan hingga tingkat lokal.
Dengan demikian, penyelenggaraan cadangan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat demi menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan.(**)