PADANG,- Pasca gagalnya Sumbar menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024, Komisi V meminta hal tersebut menjadi pelajaran dan tidak terulang pada rencana menjadi tuan rumah perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional pada tahun 2020. " Jika mengajukan diri untuk...
SelengkapnyaPADANG - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta pihak terkait memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA). Ruang gerak atau pintu masuk TKA ke Sumatera Barat harus dipersempit agar tenaga kerka lokal bisa diberdayakan untuk me...
SelengkapnyaPADANG,- Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar Supardi, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) memaksimalkan aset daerah guna mendongkrak Pendapatan Aset Daerah, Dijelaskannya BPK mencatat nilai aset Sumbar yang dapat di kerjasamakan mencapai Rp 1 Triliun. " Dengan nilai aset yang mencapa...
SelengkapnyaPADANG - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Raflis dan jajaran sekretariat menerima kunjungan Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI, Jumat (20/4). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk saling berbagi informasi terkait tugas sekretariat dalam memfasili...
Selengkapnya\\\"Hal ini disebabkan karena tidak aktifnya jembatan timbang yang saat ini dipegang oleh pemerintah pusat dan ini berdampak pada rusaknya jalan,” kata dia. Ia mencontohkan angkutan dari Jakarta dengan beban muatan tinggi melintas di jalan Jakarta dan jalur lintas Sumatera yang memiliki kuali...
SelengkapnyaWakil Ketua DPRD Sumatera Barat Arkadius meminta agar pemerintah daerah harus serius dalam mempersiapkan mitigasi bencana agar meminimalkan korban jiwa apabila terjadi bencana gempa dan tsunami. “Bencana tidak dapat diprediksi namun tugas pemerintah adalah melakukan pengurangan dampak...
SelengkapnyaAnggota DPRD Sumatera Barat M Nurnas mendesak pemerintah provinsi (pemprov) untuk menyelesaikan perbaikan jalan alternatif yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman karena anggarannya telah disediakan di APBD 2018. Dalam perencanaannya,lanjutnya pengasp...
SelengkapnyaPADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat ingin memastikan bahwa dana beasiswa PT Rajawali Corp bisa dikucurkan tahun ini. Untuk itu, DPRD mendesak Pemerintah Provini Sumatera Barat segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub). Ketua DPRD Provinsi Su...
SelengkapnyaPADANG - Provinsi Sumatera Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 ini merupakan yang ke enam kali berturut-turut bagi Sumatera Barat sejak tahun 2012. ...
SelengkapnyaPADANG - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Jumat (13/4) menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Konsumen menjadi usul prakarsa DPRD. Ranperda tersebut masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) tahu...
Selengkapnya
