PADANG, -Wakil ketua DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano dorong pemerintah provinsi (Pemprov) untuk meningkatkan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dari pemerintah pusat. Menurutnya, pada triwulan pertama belum mencapai target. “ Serapan APBN Sumbar masih rendah hal tersebu...
SelengkapnyaPADANG, -DPRD bersama Pemerintah Provinsi (pemprov) Sumbar, mulai merancang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020. Sejumlah poin strategis yang masuk dalam komposisi pembahasan. Salah satunya, realisasi dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) d...
SelengkapnyaKetua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hidayat mengungkapkan keprihatinan atas kondisi Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP). Kondisi gedung dan asrama tempat pembinaan olahraga itu dinilai tidak layak huni, sementara peralatan yang tersedia juga tidak m...
SelengkapnyaPADANG,- DPRD Sumbar minta kejelasan kekurangan beras pemerintah provinsi (Pemprov) yang ditipkan kepada perusahaan umum (Perum) badan urusan logistik (Bulog) sebanyak 242.000 Kg. Berangkat dari hal ini. “ Bedasarkan jumlah penduduk dan angka kosumsi penduduk per...
SelengkapnyaPADANG,- Anggota DPRD Sumbar Fraksi Hanura Taufik Hidayat meminta, pemerintah provinsi (Pemprov) kuatkan sektor perikanan dan kelautan agar berikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “ Nelayan masih melakukan pola industri hilir, dengan cara menangkap dan menjual k...
SelengkapnyaAnggota DPRD Sumatera Barat Achiar mempertanyakan realisasi kenaikan gaji guru honorer di daerah itu dari Rp35 ribu setiap jam menjadi Rp50 ribu per jamnya yang belum juga dilakukan Dinas Pendidikan setempat. “Kita (Pemprov dan DPRD Sumbar) telah bersepakat menaikkan gaji para guru honorer...
SelengkapnyaAsisten I Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Devi Kurnia mengatakan persoalan diskresi menghambat pencairan dana beasiswa Rajawali yang telah mengendap hampir 10 tahun di kas daerah. “Kita terhambat dalam persetujuan dari Kemendagri dan Dirjen Otonomi Daerah yang tidak menyetujui pemb...
SelengkapnyaAnggota DPRD Sumbar dari fraksi Golkar Afrizal mempertanyakan keberadaan gubernur yang tidak terlihat dalam dua kali sidang paripurna di DPRD Sumatera Barat di Kota Padang, Jumat “Saya interupsi pimpinan, kemana gubernur karena tidak terlihat dalam bebera...
SelengkapnyaPemerintah Sumatera Barat membahas pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendapatkan hak pengelolaan atas ekspolitasi Blok Sinamar yang dilaksanakan oleh PT Rizki Bukit Barisan Energi (RBBE) melalui pembahasan ranperda rencana umum energi daerah. “Kita mengajukan kerja sama ini d...
SelengkapnyaDPRD Sumatera Barat membentuk tiga panitia khusus untuk membahas tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) yang disampaikan kepada DPRD pada 1 Juli 2019. Ketua DPRD Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim mengatakan ketiga rancangan perda yang akan dibahas yakni pertama ranperda tentang pemb...
Selengkapnya
