Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra mengingatkan, penanganan pascabencana membutuhkan koordinasi yang kuat antarpemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemulihan pascabencana membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga tidak bisa ditan...
SelengkapnyaKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi mendorong gubernur, bupati, dan wali kota memperkuat kolaborasi dengan Bank Nagari. Penguatan itu akan memberikan dampak positif kepada perekonomian masyarakat dan percepatan pembangunan daerah.Hal itu disampaikan Muhidi saat...
SelengkapnyaPADANG- Kepemilikan lahan rata-rata masyarakat di Sumatera Barat tidak sampai satu hektare, bahkan ada yang hanya memiliki lahan seribu meter persegi. Kondisi itu kontras dengan kondisi sektor pertanian yang menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan angka 21,37 per...
SelengkapnyaPADANG — Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ditetapkan menjadi usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perubahan Perda tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem penyele...
SelengkapnyaPADANG- Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP) Kepala Daerah Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanahdatar melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat Rabu (6/5/2026). Kunjungan kerja tersebut beragendakan konsultasi dengan DPRD Sum...
SelengkapnyaPT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) akan mendapatkan suntikan dana penyertaan modal pemerintah daerah hingga Rp400 miliar yang akan dipenuhi secara bertahap. Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru bisa menyertakan modalnya sebesar Rp78,6 miliar dari ketentuan maksimal Rp81 miliar diseb...
SelengkapnyaDPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah selesai melakukan pembahasan intensif terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2025. Hasil dari pembahasan tersebut, DPRD menilai penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2025 cenderung masih baik. "Tahun 2025 kita dihadapkan sejumlah keada...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah menyelesaikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025. Rekomendasi sebagai hasil dari pembahasan tersebut telah pula disampaikan DPRD pada Pemprov Sumbar dengan tujuan agar pemerinta...
SelengkapnyaMajalah Mimbar DPRD Sumbar Edisi VI Tahun 2025...
SelengkapnyaAGAM - Potensi bambu sebagai bahan baku kerajinan bernilai ekonomi mulai dikembangkan di Nagari Lawang, Kecamatan Matur. Sebanyak 16 warga mengikuti pelatihan pengolahan bambu selama 20 hari ke depan untuk menghasilkan produk suvenir dan kerajinan kreatif. Kegiatan tersebut digagas oleh Anggota Kom...
Selengkapnya
