PADANG, Masa tanggap darurat bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berakhir sejak Sabtu, 9 Juni 2024.Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Budiman berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat bisa mempercepat pemulihan bencana di Sumbar yang saat...
SelengkapnyaBencana yang terjadi baru-baru ini di Agam dan Tanah Datar mesti membuka mata pemerintah dan masyarakat bahwa Sumbar masihlah daerah yang sangat rawan bencana. Untuk itu diperlukan banyak anggota penggerak masyarakat siaga bencana. Mereka yang menjadi anak panah kesiapsiagaan saat terjadi bencana. M...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan subtansi rancangan peraturan perda (ranperda) rencana tata ruang wilayah (RTRW) Sumbar Tahun 2023-2043. Penetapan dilaksanakan saat rapat paripurna DPRD bersama gubernur, Senin (3/6) di gedung DPRD setempat. Ketua...
SelengkapnyaPadang- Kimisi B DPRD Kabupaten Toba, Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka koordinasi dan konsultasi program pokok pikiran (Pokir), Kamis (30/5/2024).Rombongan yang diketuai oleh Ketua Komisi B, Thomson Manurung diterima oleh Kepala Bagian Fasilitasi ...
SelengkapnyaMembuka rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadao LKPJ tahun 2023, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar menegaskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) memiliki peran penting bagi DPRD dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyel...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyerahkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2023, Selasa (21/5/2024). Wakil Gubernur menegaskan, rekomendasi tersebut merupakan sumbang saran yang sangat stragtegis untuk perbaikan kinerja...
SelengkapnyaBUKITTINGGI- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi mengingatkan banyak asset budaya yang terancam punah karena semakin sedikit yang mengenal atau mempelajarinya. Aset tersebut mulai dari kesenian, benda-benda dan peralatan hingga tradisi dan kuliner tradisional d...
SelengkapnyaPADANG, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menetapkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2023 melalui rapat paripurna yang digelar DPRD, Selasa (21/5). Rekomendasi diberikan setelah nota LKPJ menjalani rangkaian p...
SelengkapnyaWakil Gubernur Sumatera Barat dalam rapat paripurna DPRD dalam rangka penyerahan LHP BPK tersebut menyampaikan terima kasih kepada jajaran BPK RI Perwakilan Sumatera Barat yang telah melaksanakan audit terhadap LKPD dengan profesionalitas dan integritas yang tinggi. Selain itu juga telah memberikan ...
SelengkapnyaPemerintah Provinsi Sumatera Barat Kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023. Opini WTP tersebut merupakan ke-12 kalinya yang diterima secara berturut-turut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaa...
Selengkapnya
