PADANG,-Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menegaskan bahwa sentuhan digitalisasi di sektor pajak harus berjalan seiring dengan transformasi pola pikir masyarakat. Menurutnya, keberhasilan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesadaran kolektif bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan.
“Kita harus mengubah cara pandang. Jangan lagi berpikir pajak itu beban, tetapi melihatnya sebagai bentuk gotong royong modern untuk membangun Sumbar di segala sektor—baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, maupun lainnya. Pajak adalah investasi nyata untuk masa depan daerah,” tegas Muhidi saat High Level Meeting dan Gebyar Pajak yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (14/8).
Ia menjelaskan, ketika tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak semakin tinggi, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk merealisasikan program-program prioritas. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, kata Muhidi, akan kembali dalam bentuk pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya, mulai dari perbaikan jalan, pembangunan sekolah, hingga peningkatan layanan publik.
Lebih lanjut, Muhidi menilai digitalisasi dalam proses pemungutan pajak memiliki peran penting dalam mempermudah, mempercepat, dan memastikan akuntabilitas pembayaran. Dengan adanya sistem digital yang terintegrasi, data pajak dapat dikelola secara lebih transparan dan terstruktur, sehingga potensi pajak dapat diidentifikasi serta dioptimalkan secara tepat sasaran.
“Digitalisasi ini bukan hanya mempermudah masyarakat untuk membayar pajak, tapi juga memberikan jaminan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan tercatat dengan jelas, akurat, dan akuntabel. Ini adalah langkah besar menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan terpercaya,” ujarnya.
Muhidi juga mendorong adanya terobosan kreatif dari pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi-inovasi baru di bidang perpajakan, mulai dari integrasi data antarinstansi, perluasan kanal pembayaran berbasis teknologi, hingga program insentif bagi wajib pajak taat.
“Potensi pajak kita sangat besar jika dikelola dengan sistem yang baik. Dengan digitalisasi, kita memiliki fondasi yang kuat untuk memperbaiki keuangan daerah, meningkatkan PAD, dan pada akhirnya mewujudkan Sumbar yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan bahwa Gebyar Pajak tidak hanya menjadi ajang penghargaan bagi wajib pajak taat, tetapi juga momentum memperkuat tata kelola keuangan daerah berbasis digital.
“Kegiatan ini mencerminkan semangat inklusi fiskal, di mana pemerintah tidak hanya menuntut kewajiban warga, tetapi juga memberikan penghargaan atas partisipasi mereka. Kami berharap kegiatan ini mampu membangun kesadaran kolektif bahwa membayar pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab sosial dan wujud cinta terhadap daerah,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan bahwa High Level Meeting yang menjadi bagian dari rangkaian acara ini melibatkan kepala daerah, pimpinan DPRD, pimpinan OPD, instansi vertikal, lembaga keuangan, serta praktisi untuk duduk bersama menyusun langkah konkret. Forum tersebut akan membahas berbagai aspek strategis, seperti integrasi data pajak daerah, penguatan infrastruktur digital, harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah, serta penguatan peran perangkat daerah dalam pendataan dan pemungutan pajak.
“Kami percaya keberhasilan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat ditentukan oleh kualitas sinergi lintas sektor ini,” tegas Mahyeldi. (03)