PADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima masukan dan saran dari pemerintah daerah dalam tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ketahanan pangan. Masukan dan saran tersebut akan diakomodir ke dalam Ranperda pada saat pembahasan tingkat k...
SelengkapnyaHumas DPRD Sumbar---Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Sabtu (21/2) mengunjungi Iwan Mulyadi (26) korban penembakan aparat keamanan pada tahun 2006 silam di Kampung Kapunduang Nagari Kinali Kec. Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Rombongan Komisi ...
SelengkapnyaPADANG - Dalam rangka merayakan tahun baru Imlek 2566 tahun 2015, organisasi sosial kemasyarakatan Kelurga besarâ€Himpunan Bersatu Teguh (HBT) yang berada di kawasan Pondok Kota Padang menggelar Bazaar. Kegiatan itu mulai 21 Februari sampai 5 Maret 2015 dengan menampilkan pagelaran seni tradisi...
SelengkapnyaPADANG- PT Jamkrida dimodali dengan uang rakyat melalui penyertaan modal yang harus dipertanggungjawabkan. Manajemen PT Jamkrida dituntut profesional dalam mengelola. Jika tidak mampu, sebaiknya mundur saja. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Afriza...
SelengkapnyaPADANG - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Jumat (20/2) beragendakan penyampaian tanggapan pemerintah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketahanan Pangan. Pemerintah mempertanyakan naskah akademik dan memberikan masukan terhadap beberapa hal u...
SelengkapnyaPADANG - Persoalan ketahanan pangan bukan sekadar soal ketersediaan bahan makanan. Masalah itu akan berkaitan dengan ketersediaan sarana prasarana, lahan pertanian, produksi dan pemasaran hasil pangan.Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Arkadius dalam rapa...
SelengkapnyaPADANG- Pemerintah pusat mestinya meminta ganti rugi terhadap biaya yang ditimbulkan akibat ulah warga suatu negara yang menjadi imigran gelap ke wilayah Indonesia. Kedatangan imigran gelap membebani keuangan negara.Usulan itu dilontarkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Su...
SelengkapnyaPADANG- PT Jamkrida mengakui, mensyaratkan penjaminan kredit harus ada agunan. Nilai agunan disyaratkan minimal 30 persen.Direktur Utama PT Jamkrida Munandar Kasim dalam rapat dengar pendapat (hearing) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Selasa (17/2) mengungkapkan, persyaratan itu ses...
SelengkapnyaPADANG - PT Jamkrida, perusahaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terancam tidak lagi mendapatkan modal dari APBD. Bahkan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut terancam ditutup.Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyorot, setahun lebih PT Jamkrida be...
SelengkapnyaPADANG - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketahanan Pangan di Dewan Perwaklan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat memasuki babak penyampaian jawaban atas pandangan fraksi. Komisi II DPRD Sumbar yang bertindak sebagai pengusul menyatakan akan menambah beberapa konsideran lagi...
Selengkapnya