PADANG, Set DPRD---- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Senin (16/1) melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau dampak dari bencana banjir pada beberapa waktu lalu yang terjadi di Kec. Batang Kapas dan Kec. Sutera. Rombongan Komisi IV ini dipimpin Wakil Ketua Komisi IV , Saidal Masfiyudin, SH.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Saidal Masfiyudin, SH pada kesempatan ini meminta dinas terkait untuk segera membenahi sarana infrastruktur yang rusak terkena bencana banjir. Infrastruktur terutama jalan, jembatan dan jaringan irigasi yang rusak harus segera dibenahi agar kembali berfungsi normal.
"Infrastruktur yang rusak terkena dampak bencana banjir harus segera diperbaiki. Jalan, jembatan dan jaringan irigasi merupakan sarana infrastruktur yang vital bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat," pinta Saidal Masfiyudin.
Untuk ini, Saidal meminta Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui dinas-dinas terkait dalam penanganan dampak tersebut. Untuk sarana prasarana yang kewenangannya berada di provinsi, harus dilaporkan secara detail oleh Pemkab.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dr. Risnaldi dalam kunjungan tersebut mengingatkan, penanggulangan bencana banjir hendaknya jangan hanya dilakukan sesudah terjadi bencana. Pemerintah harus mencari solusi agar bencana banjir tidak terus berulang dan merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat.
"Jangan hanya ketika sudah terjadi baru ditangani, tetapi harus dicari solusi bagaimana agar bencana tidak terus berulang. Bencana banjir tentu mengganggu aktifitas perekonomian masyarakat," ungkap Risnaldi.
Normalisasi Sungai di Lubuk Nyiur Harus Prioritas Utama
Wilayah terdampak banjir yang dikunjungi Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, di antaranya adalah kerusakan jembatan dan Sungai Nyalo Lubuak Nyiur Kecamatan Batangkapas. Komisi IV DPRD Sumatera Barat meminta, pengamanan tebing dan normalisasi sungai di Lubuak Nyiur harus menjadi prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Mulai dari tingkat nagari, kecamatan hingga ke tingkat kabupaten dan ke tingkat provinsi. "Ini harus jadi prioritas utama dalam Musrenbang, sehingga nanti bisa dianggarkan," tegas Saidal.
Dalam kunker tersebut, Komisi IV DPRD Sumatera Barat diterima oleh pejabat dari Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan dan BPBD, camat Batangkapas Zoni Eldo dan Camat Sutera Fakhruddin serta Walinagari Ampek Koto Mudiak Syafran Tamsa.
Sementara itu Walinagari Ampek Koto Mudiak, Syafran Tamsa mengucapkan terimakasih atas perhatian dari DPRD Sumbar dan apa yang disampaikan sesuai dengan harapan masyarakat di nagari tersebut. Masyarakat sangat berharap, sungai tersebut bisa dinormalisasi dan tebing-tebing sungai yang kritis bisa dibangun pengaman tebing. "Sungai ini sering meluap karena kondisinya perlu penanganan. Apa yang disampaikan anggota DPRD Sumbar sangat sesuai dengan harapan masyarakat disini," ujarnya.
Seperti diketahui, beberapa wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan dilanda banjir pada awal Januari 2017 lalu. Salah satu wilayah terparah adalah Kecamatan Batangkapas. Di Nagari Ampek Koto Mudiak, luapan air sampai merusak sebuah jembatan di jalan penghubung utama di Sungai Nyalo sehingga daerah itu sempat terisolasi. */Publikasi