Perwakilan masyarakat Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanahdatar mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Kamis (21/2). Kedatangan tersebut untuk mempertanyakan persoalan tapal batas wilayah antara Tanahdatar dengan Kabupaten Agam di puncak Gu...
SelengkapnyaTuntutan Rani atau Sonita Maharani, bekas karyawati usaha Kripik Balado Shirley akhirnya dipenuhi setelah menuntut sejak Agustus 2018 lalu. Kesepakatan antara Rani dan pihak perusahaan menemui titik terang setelah dimediasi oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Bar...
SelengkapnyaPADANG - Jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Maninjau akan dikurangi hingga tinggal seperempat dari jumlah yang ada sekarang ini. Pengurangan itu adalah dalam rangka penataan kembali terhadap danau yang potensi besarnya untuk pariwisata tersebut. Hal itu ditegaskan Ketua Ko...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi I semakin mengintensifkan pembahasan untuk menetapkan hari jadi provinsi. Selain membahas beberapa kajian, DPRD juga menggelar seminar. Seminar tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Hari Jadi Prov...
SelengkapnyaPADANG,- Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim menegaskan proses pendataan masyarakat yang masuk kategori miskin mesti akurat. Menurut Hendra, saat ini data yang dipakai lemah, sehingga bantuan masih berpotensi diterima mereka yang tidak layak. “Saat ini, DPRD tengah menyusun Rancangan Peraturan...
SelengkapnyaKomunitas siaga tsunami (Kogami) Sumatera Barat mengajak masyarakat menyiapkan diri menghadapi ancaman gempa dan tsunami yang diprediksi akan terjadi daerah tersebut. Aktivis Kogami Sumbar Patra Rina Dewi mengatakan ancaman gempa dan tsunami di pesisir pantai Sumatera Barat t...
SelengkapnyaDPRD Sumatera Barat mengajarkan proses pembuatan peraturan daerah kepada puluhan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Batusangkar Sekretaris DPRD Sumatera Barat Raflis mengatakan peraturan daerah merupakan bagian dari perundang-undangan yang menjadi salah satu tugas pokok ang...
SelengkapnyaAnggota komisi V DPRD Sumatera Barat Sabrana meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diberlakukan di perguran tinggi negeri di daerah itu karena dinilai memberatkan para orang tua. “Uang kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa harus di...
SelengkapnyaAnggota DPRD Sumatera Barat, Rafdinal mengatakan daerah itu membutuhkan penguatan sumber daya manusia di bidang kebencanaan karena wilayah tersebut merupakan daerah rawan bencana alam sehingga dapat meminimalkan korban ketika bencana terjadi “Penguatan yang dilakuk...
SelengkapnyaPADANG,- Komisi IV DPRD Sumbar, meminta Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD), melakukan edukasi terhadap masyarakat dalam menghadapi bencana alam, khususnya gempa bumi. Secara geografis Sumbar berada pada daerah megatrust dan gempa datang tidak dapat diprediksi. \" Ancaman gempa dapat...
Selengkapnya
