Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Arkadius mengatakan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kota dan kabupaten akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Perubahan 2019 karena belum terealisasikan pada tahun sebelumnya. \"Alokasi anggaran BKK akan disalurkan melalaui APBD...
SelengkapnyaSisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 harus dapat diserap kembali di tahun anggaran 2019. SILPA yang antara lain berasal dari sisa belanja tidak langsung dan belanja langsung serta kelebihan pendapatan hendaknya dapat dimanfaatkan secara ma...
SelengkapnyaPADANG,- Komisi V DPRD Sumbar, tengah melakukan proses perencanaan arah pembangunan sektor pariwisata daerah. Hal ini dilakukan, untuk meperdalam muatan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan peraturan daerah (Perda) nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata. ...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akhirnya menyepakati tanggal 1 Oktober 1945 sebagai Hari Jadi Provinsi. Kesepakatan itu mencapai kata bulat setelah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hari Jadi Sumatera Barat melalui proses panjang pembaha...
SelengkapnyaPADANG, -Komisi V DPRD Sumbar masih menunggu hasil evaluasi proses sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi tingkat SMA/SMK. Usai proses penerimaan zonasi, dewan berjanji akan memanggil jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, untuk bersama-sama melakukan evaluasi kelemahan atau persoala...
SelengkapnyaPADANG, -Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim merangkul Korps Alumni (KA) Keluarga Mahasiswa Minangkabau Jakarta Raya (KMM Jaya) berkontribusi memerangi penyakit masyarakat Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Selain LGBT, persoalan narkoba mesti menjadi perhatian bersama. Hal tersebut ...
SelengkapnyaPADANG, -Wakil ketua DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano dorong pemerintah provinsi (Pemprov) untuk meningkatkan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dari pemerintah pusat. Menurutnya, pada triwulan pertama belum mencapai target. “ Serapan APBN Sumbar masih rendah hal tersebu...
SelengkapnyaPADANG, -DPRD bersama Pemerintah Provinsi (pemprov) Sumbar, mulai merancang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020. Sejumlah poin strategis yang masuk dalam komposisi pembahasan. Salah satunya, realisasi dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) d...
SelengkapnyaKetua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hidayat mengungkapkan keprihatinan atas kondisi Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP). Kondisi gedung dan asrama tempat pembinaan olahraga itu dinilai tidak layak huni, sementara peralatan yang tersedia juga tidak m...
SelengkapnyaPADANG,- DPRD Sumbar minta kejelasan kekurangan beras pemerintah provinsi (Pemprov) yang ditipkan kepada perusahaan umum (Perum) badan urusan logistik (Bulog) sebanyak 242.000 Kg. Berangkat dari hal ini. “ Bedasarkan jumlah penduduk dan angka kosumsi penduduk per...
Selengkapnya
