PADANG,-Belum adanya kejelasan terkait Surat Kerja (SK) oleh Pemrintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar). 153 guru yang lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) datangi DPRD Sumbar. Koordinator yang mewakili guru Abuzar, saat beraudiensi dengan Komisi V DPRD...
SelengkapnyaPADANG,-Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, sebesar Rp 7,364 triliun. Proses penyetujuan tersebut, dilakukan melalui Sidang Paripurna DPRD ...
SelengkapnyaPADANG,- Sebanyak 18 rancangan peraturan daerah (Ranperda), ditetapkan masuk dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2020. Pembaahasan sejumlah produk hukum daerah itu, bertujuan untuk mengakmodir kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan. Hal tersebut terungkap saat Sida...
SelengkapnyaPADANG,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Pemerintah (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar), sahkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil menjadi Peraturan daerah (Perda). Pengesahan tersebut, dilakukan melalui Sidang ...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengusulkan regulasi untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Usul prakarsa perlindungan lahan pertanian tersebut berangkat dari kekhawatiran semakin berkurangnya lahan akibat alih fungsi dan faktor lainnya yang ditengga...
SelengkapnyaPADANG, - Pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 terus diperdalam. Menyikapi hal itu, Badan anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) rela untuk menghabiskan waktu lama untuk proses penyusunan. \" Penyusunan APBD mesti ...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mengintensifkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020. Waktu yang semakin kasip membuat pembahasan harus dikebut, karena anggaran daerah sudah harus ketuk palu paling lambat akhir November 2019. Wakil K...
SelengkapnyaPADANG,- Lahan pertanian Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terancam menyempit Jika tidak dilindungi regulasi. Hal tersebut, mesti diantisipasi untuk lima hingga sepuluh tahun kedepan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar Irsyad Syafar saat diwowancar...
SelengkapnyaPADANG,- Akibat kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan premium di Sumatera Barat (Sumbar),Komsi III DPRD Sumbar memanggil pihak PT. Pertamina untuk menindaklanjuti keresahan masyarakat tersebut, . DPRD Sumbar menyoroti soal kelangkaan solar yang menyebabkan te...
SelengkapnyaPADANG,- Dalam rangka menanggulangi wilayah kumuh di Provinsi Riau. Komisi IV DPRD daerah itu, mengunjungi DPRD Sumbar untuk mengadopsi pemikiran strategis untuk mengentaskan permasalahan tersebut. “ Ini merupakan kunjungan yang bertujan untuk mendapatkan pembelajaran dari Provins...
Selengkapnya
