Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat proses uji kepatutan dan kelayakan (UKK) calon direksi Bank Nagari. Selain mendesak OJK, DPRD juga berencana akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terka...
SelengkapnyaPADANG,- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menyorot kinerja Otorisasi Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut dikarenakan adanya keterlambatan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dalam pelaksanaan pemilihan lima Direksi Bank Nagari (BN). Hal it...
SelengkapnyaPADANG,- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meminta pemerintah provinsi (Pemprov), mengoptimalkan pengelolaan gedung Convention Hall Bukit Lampu yang diresmikan oleh Gubernur Sumbar Kamis (6/2) lalu. Komisi berharap, dengan bertambahnya satu as...
SelengkapnyaPembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pariwisata Halal yang dilakukan oleh Komisi V DPRD Sumbar bersama pemerintah provinsi telah memasuki tahap akhir, DPRD mendorong Ranperda terkait bisa disahkan pada masa persidangan pertama tahun 2020 sekarang. Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar, Syahrul...
SelengkapnyaPADANG,-Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Syamsul bahari, menyorot kurangnya kesejahtaraan tenaga pendamping desa. Pada salah satu Kabupaten Di Sumbar, tenaga yang juga bertugas untuk menunjang optimalnya pengelolan dana desa, digaji Rp 2...
SelengkapnyaPemerintah provinsi Sumatera Barat tidak mengalokasikan anggaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/ SMK) tahun 2020. Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano men...
SelengkapnyaDPRD Sumatera Barat menjadwalkan rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang agendanya salah satu terkait persoalan interpelasi kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang diusulkan sejumlah fraksi kepada Ketua DPRD Sumbar. “Insya Allah kita akan ambil keputusan terkait jadwal rapat paripu...
SelengkapnyaKetua DPRD Sumatera Barat Supardi meminta pihak kejaksaan untuk mengusut kasus dugaan penyelewengan dana infak Masjid Raya Sumatera Barat, dana Baznas dan dan Biro Bina Sosial sekitar Rp1,5 miliar. "Kita minta pihak kepolisian dan kejaksaan mengusut tuntas kasus ini. Pemprov juga harus mend...
SelengkapnyaMusibah longsor di Mapattunggul Selatan, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Sabar AS minta Pemerintah Kabupaten Pasaman segera menetapkan status tanggap darurat. Sabar AS meminta hal itu saat mengunjungi lokasi musibah bencana longsor d...
SelengkapnyaDPRD Sumatera Barat mengagendakan rapat badan musyawarah (Bamus) untuk menjadwalkan rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap usulan penggunaan hak interpelasi kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitnotentang perjalanan luar negeri dan pengelolaan BUMD. Ketua DPR...
Selengkapnya
