PADANG,— Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendukung pembentukan bidang khusus di Dinas Pendidikan yang secara spesifik menangani Sekolah Luar Biasa (SLB). Dukungan ini disampaikan dalam audiensi dengan pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MK...
SelengkapnyaPadang - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Iqra Chissa menerima kunjungan para Ninik Mamak Silek Tuo Pauh, Kota Padang di ruang Banggar DPRD, Selasa (3/6/2025).Dalam kesempatan itu, Iqra Chissa mengatakan, Budaya tradisi di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang sangat beragam dan banyak, s...
SelengkapnyaPadang - DPRD Sumbar mengumumkan struktur tim pansus rancangan peraturan daerah (ranperda) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sumbar Tahun 2025-2029 saat rapat paripurna, Senin (2/6) di gedung DPRD.Adapun pansus tersebut diketuai Indra Catri, wakil Zulkenedi Said dan sekretaris Mockl...
SelengkapnyaDemi mewujudkan swasembada pangan Anggota DPRD Sumbar Khairuddin Simanjuntak membawa anggaran dari provinsi untuk meningkatkan produksi pertanian di kabupaten Pasaman. Anggaran tersebut dipergunakan untuk program pembangunan jalan usaha tani untuk tahun 2025. Khairuddin mengatakan, untuk T...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang fasilitasi dan penyelenggaraan pesantren sebagai usul prakarsa DPRD. Ranperda tersebut merupakan usul prakarsa DPRD yang diinisiasi komisi V saat rapat paripurna , Se...
SelengkapnyaKomisi V DPRD Sumbar menginisiasi penyusunan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang fasilitasi dan penyelenggaraan pesantren. Ketua Komisi V, Lazuardi Erman mengatakan di Minangkabau pondok pesantren merupakan evolusi dari institusi pendidika tradisional seperti surau dan madrasah. Lemba...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengapresiasi pemprov Sumbar yang berhasil kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Tahun 2024. Dengan begitu Pemprov telah 13 kali menerima opini...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat secara resmi menetapkan dan menyerahkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur Mahyeldi dalam rapat paripurna yang digelar Rabu siang (14...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyerahkan laporan reses masa persidangan kedua Tahun 2025 pada pemerintah daerah saat rapat paripurna, Selasa (29/4) di gedung DPRD. Dengan diserahkannya laporan reses tersebut, diharapkan aspirasi yang disampaikan masyara...
SelengkapnyaTambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) lingkungan pemerintahan Sumbar bulan Desember Tahun 2024 belum kunjung dibayarkan. DPRD Sumbar desak pemprov segera selesaikan. "Itu hak mereka di Tahun 2024. Sekarang sudah mau Mei 2025 tapi belum juga dibayarkan. Pemprov mesti uru...
Selengkapnya
