Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan untuk penyusunan program kerja yang lebih terarah dan terukur. Kesejahteraan sosial merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum bagi masya...
SelengkapnyaPadang, Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Arkadius meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan sengketa kepemilikan lahan Stadion Haji Agus Salim yang direncanakan menjadi kandang tim Semen Padang dalam menghadapi Liga 1 2019. “Kita mendesak pemprov untuk segera menyel...
SelengkapnyaAnggota Komisi V DPRD Sumatera Barat Aristo Munandar meminta Dinas Sosial provinsi itu untuk membuat program yang tepat sasaran dalam pengentasan kemiskinan di daerah itu sehingga angkanya dapat berkurang setiap tahunnya. “Kami minta Dinas Sosial melakuka...
SelengkapnyaPadang, Anggota DPRD Sumatera Barat Nurnas mengatakan proyek pembangunan yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yakni “Tarok City” memiliki dampak buruk terhadap lingkungan, salah satunya pembangunan ini diduga sebagai penyebab runtuhnya jembatan di Kayu Tanam...
SelengkapnyaPadang, DPRD bersama Pemprov Sumatera Barat menggarap pembuatan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk menjawab persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Ketua DPRD Sumatera Barat Hendra Irwan ...
SelengkapnyaWakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit mengatakan pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan menyasar masyarakat yang memiliki ekonomi lemah agar dapat dibantu dengan dana dari APBD “Ini merupakan ranperda usulan...
SelengkapnyaPadang, Komisi III DPRD Sumatera Barat mengusulkan membentuk panitia khusus (pansus) menyikapi penyertaan modal Bank Nagari kepada BPR Mutiara Kabupaten Sijunjung dan kenaikan level Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Bank Nagari pada Maret 2018. Wakil Ketua Komisi III DPRD Su...
SelengkapnyaPADANG,- Sejumlah akademisi dan tokoh masyarakat, memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang tengah dibahas oleh Komisi V DPRD Sumbar. Upaya ini, merupakan langkah penyempurnaan agar regulasi yang dilahirkan dapat mengatasi persoalan d...
SelengkapnyaKomisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat "menyigi" aset pemerintah provinsi di Kabupaten Dharmasraya. Ada beberapa objek lahan dan bangunan di Kabupaten Dharmasraya yang berstatus aset provinsi. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Bara...
SelengkapnyaRancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengawali masa sidang pertama tahun 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Ranperda tersebut berasal dari penggunaan hak usul prakarsa (inisiatif) DPRD untuk memayungi penyelenggaraan ke...
Selengkapnya