Anggota DPRD Sumatera Barat Taufik Hidayat menilai pemerintah daerah itu belum serius menanggapi ancaman megathrust Mentawai yang dapat mengakibatkan gempa berkekuatan besar dan diikuti tsunami. “Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penambahan jalur evakuasi dan shelt...
SelengkapnyaKetua Komisi IV bidang pembangunan DPRD Sumatera Barat Suwirpen Suib meminta persoalan pembangunan tol Padangpariaman-Pekanbaru jangan dijadikan bahan politik menjelang pemilu presiden 2019. “Pembangunan tol saat ini terkendala masalah pembebasan lahan karena nilai...
SelengkapnyaPADANG,- Anggota Komisi V DPRD Sumbar Rahmad Saleh , meminta penyelenggara Pendidikan Pondok Pesantren (Ponpes) untuk optimal dalam melakukan pengawasan. Dia menilai , mencuatnya kasus kekerasan yang menimpa salah satu santri di Ponpes Nurul Ikhlas mesti menjadi bahan evaluasi. “ Kejadaian ini m...
SelengkapnyaKomisi III DPRD Sumbar, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) serius dalam menindaklanjuti setiap investasi yang masuk dalam daerah. Dewan menilai, setiap perjanjian dengan orientasi ekonomi belum berdampak signifikan terhdap pembangunan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar Supardi mengatakan, untuk...
SelengkapnyaPADANG,- Anggota DPRD Sumbar daerah pemilihan (Dapil) Pasaman Muzli M Nur, meminta unsur tekait proaktif dalam menyelesaikan sengketa tanah yang masih tinggi pada daerah itu, menurutnya banyak persoalan tanah yang belum terselesaikan dan berdampak buruk terhadap ketenteraman sosial. \" Baru-baru i...
SelengkapnyaPADANG,- Sekertaris Komisi IV DPRD Sumbar Taufik Hidayat, meminta masyarakat untuk melihat manfaat jangka panjang terkait pembangunan tol Padangpariaman-Pekanbaru. \" Ketika proses pembebasan lahan berlangsung, banyak masyarakat yang komplain akan nilai ganti rugi yang tidak sebanding karena bebera...
SelengkapnyaKendala dalam proses rencana pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru hendaknya jangan jadi komoditas politik terkait pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2019. Polemik yang terjadi adalah murni persoalan pembebasan lahan yang tidak disepakati oleh masyarakat, bukan disebabkan unsur politis. &...
SelengkapnyaPerwakilan masyarakat Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanahdatar mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Kamis (21/2). Kedatangan tersebut untuk mempertanyakan persoalan tapal batas wilayah antara Tanahdatar dengan Kabupaten Agam di puncak Gu...
SelengkapnyaTuntutan Rani atau Sonita Maharani, bekas karyawati usaha Kripik Balado Shirley akhirnya dipenuhi setelah menuntut sejak Agustus 2018 lalu. Kesepakatan antara Rani dan pihak perusahaan menemui titik terang setelah dimediasi oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Bar...
SelengkapnyaPADANG - Jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Maninjau akan dikurangi hingga tinggal seperempat dari jumlah yang ada sekarang ini. Pengurangan itu adalah dalam rangka penataan kembali terhadap danau yang potensi besarnya untuk pariwisata tersebut. Hal itu ditegaskan Ketua Ko...
Selengkapnya
