Pemerintah Sumatera Barat menganggarkan dana sebesar Rp1,5 miliar untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam APBD 2019 yang bertujuan untuk mendorong kinerja mereka dalam melakukan pengawasan penyiaran di daerah itu. Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Arkadius mengatak...
SelengkapnyaKetua Komisi I bidang pemerintahan DPRD Sumatera Barat Afrizal mengatakan kepergian Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bersama rombongan ke Italia harus memberikan dampak ekonomi kepada daerah itu. "Kami dari DPRD jelas mendukung kepergian tersebut asalkan ada hasil yang dibawa ke...
SelengkapnyaKomisi II DPRD Sumbar, segera, lahirkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Ketenagakerjaan. Regulasi ini, bertujuan untuk melahirkan tenega kerja yang mampu untuk berwirausaha, sehingga beban pemerintah untuk menekan angka penggangguran dapat lebih mudah. " Ranperda ini merupakan...
SelengkapnyaPADANG,- Setelah melalui sejumlah tahapan Komisi V DPRD Sumbar menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga disahkan pada tanggal 27 November lalu dan resmi menjadi peraturan daerah (Perda) , Perda ini bertuan untuk menciptakan...
SelengkapnyaPDANG,- Sistem demokrasi dalam pemerintah nagari bakal berubah, pasalnya, dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari pemilihan wali nagari, hanya akan dilakukan oleh kerapatan adat nagari (KAN). Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumbar Guspardi Gaus dalam mela...
SelengkapnyaWakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Amora Lubis meminta persiapan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Musbaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional tahun 2020 dilakukan secara maksimal. Alokasi anggaran terutama untuk pembangunan stadion utama...
SelengkapnyaPADANG,- Heboh soal keberadaan warga negara asing (WNA) asal Tiongkok di Jorong Pua Data, Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, membuat Komisi IV DPRD Sumbar angkat bicara. Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar, Taufik Hidayat menegaskan, banyak fakta yang harus diluruskan atas temuan WNA y...
SelengkapnyaPADANG,- Wakil ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano , meminta pemerintah provinsi (Pemprov) bersama pihak kepolisian melakukan penindakan serta melakukan penelusuran hingga ke akar-akarnya , terkait masih berkembangnya peredaran judi Toto Gelap (Togel) di Sumbar. “ Ini merupak...
SelengkapnyaPADANG,- Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano meminta, DPRD mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) melakukan pembayaran gaji guru honor sebanyak jam mengajar berdiri perbulan, bukan hitungan minggu. “ Pada saat ini, guru honor masih dibayar hitungan perjam dan perminggu sehingg...
SelengkapnyaPADANG,- Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, bidang pembangunan Saidal Masfyudin meminta pemerintah daerah proaktif dalam menangani permasalahan banjir dan longsor, menurutnya secara geografis Sumbar merupakan daerah yang rawan bencana alam. Sehingga butuh sinergi dengan masyarakat agar mempun...
Selengkapnya