Pemerintah provinsi hanya berwenang terhadap pengelolaan hutan nagari dan kemasyarakatan. Sedangkan hutan adat menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota serta hutan kemitraan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal itu merupakan masukan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Li...
SelengkapnyaUntuk mendapatkan referensi atau masukan-masukan atas Ranperda yang tengah dibahas, komisi-komisi DPRD Sumbar melaksanakan studi banding ke sejumlah provinsi di Indonesia. Pada Selasa (6/6), Komisi II DPRD Sumbar sebagai yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perhutanan Sos...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) memberikan beberapa catatan terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Provinsi Sumbar Tahun 2022. Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat rapatparipurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda PP...
SelengkapnyaBukittinggi - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Supardi mengingatkan kepada masyarakat tentang bahaya penyakit masyarakat (pekat) dan dampak negatif penyimpangan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Hal tersebut diungkapkan Supardi saat membuk...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mempertanyakan besarnya sisa anggaran untuk belanja pegawai. Pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2022 terdapat sisa sekitar Rp108,7 miliar atau lebih kurang 6 persen dari yang dialokasikan. Hal itu me...
SelengkapnyaGenerasi muda harus kreatif dan memiliki wawasan luas. Jangan berangapan pekerjaan itu hanya sebagai ASN saja. Dengan kemajuan teknologi saat ini peluang kerja terbuka. Hal ini disampaikan anggota DPRD Sumbar Hidayat dalam pembukaan kegiatan peningkatan kreativitas pemuda (sub sektor video...
SelengkapnyaDPRD Sumbar menyingung terkait pendapatan asli daerah (PAD) yang masih mengandalkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Saat ini realisasi rata-rata setiap tahunnya di atas 105 %. Karena itu DPRD memberikan pandangan karena realisasi setiap tahun sel...
SelengkapnyaKegiatan Gelar Teknologi (Geltek) pada Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) membawa berkah bagi petani di Sumatra Barat (Sumbar). Pemprov Sumbar mendapat bantuan hibah Pabrik Mini Minyak Goreng (Pamigo) dan Smart Green House dari Pemerintah Pusat melalui Direktorat Pengolahan dan ...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat akan mendalami realisasi anggaran belanja, pendapatan maupun Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2022. Pendalaman itu dilakukan dengan menyandingkan pertanggungjawaban APBD, keterangan pertanggunjawaban kepala daerah maupun Lap...
SelengkapnyaPADANG-- Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi, mengatakan, lembaganya telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Permasalahan Novotel, pada rapat Paripurna, 22 Mei 2023. \"Panitia Khusus tersebut ditetapkan dengan Keputusan DPRD Nomor 10/SB/2023,\" kata Supardi, saat rapat paripurna dewan ag...
Selengkapnya.jpeg)
.jpeg)
_.jpeg)
