PADANG, – Optimalkan fungsi Balai Pelatihan Kerja (BLK), Ketua Komisi II DPRD Sumbar Muzli M Nur berharap pemerintah pusat bisa mengambil alih kewenangan sejumlahlembaga tersebut yang saat ini berada di bawah provinsi dan kabupaten/kota. "Peralatan yang ada di BLK har...
SelengkapnyaPADANG,- Tak puas dengan aksi demo dan mogok belajar Senin (12/3) lalu, sebanyak 300 siswa SMA Negeri 5 Padang kembali menyuarakan tuntutan untuk menurunkan sang Kepala Sekolah (Kepsek), Yeni Putri dengan mengadu ke Komisi V DPRD Sumbar, Selasa (12/3) siang. Pertemuan di ruangan Khusus I tersebut b...
SelengkapnyaPADANG -- Komisi IV DPRD Sumbar, terus perdalam muatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Zonasi Kawasan Danau Maninjau. Baru-baru ini, tim pembahas telah melakukan pemetaan georgafis danau dalam upaya pengurangan Keramba jaring Apung (KJA). “ Dalam menjaga kelestarian biot...
SelengkapnyaPADANG, - Sekertariat DPRD Sumbar memiliki pejabat Stuktural baru pada bagian Akutansi Pelaporan dan Verifikasi Keuangan. Dengan adanya pejabat baru tersebut, diharapkan kinerja skertariat dalam pengelolaan keungan dapat berjalan optimal. “ Kita baru saja melantik Yasmin seb...
Selengkapnya“Perda ini dibuat untuk menurunkan jumlah Keramba Jala Apung (KJA) yang jumlahnya semakin mengkhawatirkan dan berdampak pada kerusakan lingkungan,” kata dia Hal tersebut disampaikannya dala rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Sumbar, P...
SelengkapnyaAnggota DPRD Sumatera Barat Taufik Hidayat menilai pemerintah daerah itu belum serius menanggapi ancaman megathrust Mentawai yang dapat mengakibatkan gempa berkekuatan besar dan diikuti tsunami. “Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penambahan jalur evakuasi dan shelt...
SelengkapnyaKetua Komisi IV bidang pembangunan DPRD Sumatera Barat Suwirpen Suib meminta persoalan pembangunan tol Padangpariaman-Pekanbaru jangan dijadikan bahan politik menjelang pemilu presiden 2019. “Pembangunan tol saat ini terkendala masalah pembebasan lahan karena nilai...
SelengkapnyaPADANG,- Anggota Komisi V DPRD Sumbar Rahmad Saleh , meminta penyelenggara Pendidikan Pondok Pesantren (Ponpes) untuk optimal dalam melakukan pengawasan. Dia menilai , mencuatnya kasus kekerasan yang menimpa salah satu santri di Ponpes Nurul Ikhlas mesti menjadi bahan evaluasi. “ Kejadaian i...
SelengkapnyaKomisi III DPRD Sumbar, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) serius dalam menindaklanjuti setiap investasi yang masuk dalam daerah. Dewan menilai, setiap perjanjian dengan orientasi ekonomi belum berdampak signifikan terhdap pembangunan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar Supardi mengatakan, untuk...
SelengkapnyaPADANG,- Anggota DPRD Sumbar daerah pemilihan (Dapil) Pasaman Muzli M Nur, meminta unsur tekait proaktif dalam menyelesaikan sengketa tanah yang masih tinggi pada daerah itu, menurutnya banyak persoalan tanah yang belum terselesaikan dan berdampak buruk terhadap ketenteraman sosial. \" Baru-baru i...
Selengkapnya
