PADANG,- Penerapan keringanan kredit pada masa virus corona (Covid-19), belum jelas pada tingkat daerah. Menyikapi hal tersebut, DPRD Sumbar akan menanggil Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) untuk mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan tersebut. Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat diwawancar...
SelengkapnyaSekretaris fraksi Demokrat DPRD Sumatera Barat menyebutkan kontijensi plan pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19 tidak terlihat dan cenderung tidak fokus karena tidak ada perencanaan yang matang. "Kelemahan kita dalam perencanaan begitu terlihat, hendaknya sebelum mengus...
SelengkapnyaTiga fraksi di DPRD Sumatera Barat mengultimatum Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terkait belum dicairkannya bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Ketua fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat mengatakan pembahasan pemberian BLT sudah dibicarakan sejak 23 Maret 2...
SelengkapnyaPADANG,- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Supardi meminta pemerintah provinsi (Pemprov) segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah disepakati Rp 600 ribu per kepala keluarga (KK). " Pada masa seperti ini, kita jangan terlalu te...
SelengkapnyaPADANG,- Jika sebagian besar anggaran Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di fokuskan untuk penanggulangan virus corona (Covid-19). Sumbar terancam kehilangan anggaran untuk perbaikan ekonomi, usai pendemi corona berlalu. Hal tersebut terungkap, saat Komisi II DPRD Sumbar melakukan rapat dengar pen...
SelengkapnyaPADANG,- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi, menyerahkan puluhan unit Alat Pelindung Diri (APD), Kamis (23/4). Puluhan APD tersebut, diberikan untuk tenaga medis yang bertugas menangani pasien virus corona (Covid-19) di Rumah Sakit (RS) Universit...
SelengkapnyaPADANG,- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Suwirpen Suib, menyorot minimnya Alat Pelindung Diri (APD) pada posko pemantauan Covid-19 di perbatasan daerah. Untuk saat ini, beban petugas semakin berat, terlebih Sumbar telah menerapkan Pembatasan So...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat akan mengawal pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan dimulai besok (Rabu, 22/4/2020). Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi menyebutkan, seluruh anggota dewan akan memantau langsung di daerah pemilihan masing ...
SelengkapnyaAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat H. M. Nurnas sangat menyayangkan terjadinya tragedi pengeroyokan berujung maut di Bukittinggi. Menurutnya, pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan menjaga jarak itu, garda terdepannya berada di tangan masyarakat. Setiap masyara...
SelengkapnyaPADANG,- Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meminta, penerapan Pembatasan Sosisal Berskala Besar (PSBB), mesti disertai dengan penanggulangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Wakil Ketua komisi V Donyzar saat dihubungi, Senin(20/4) mengungkapkan, PSB...
Selengkapnya
.jpg)
.jpg)