PADANG,- Komisi IV DPRD Sumbar, meminta Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD), melakukan edukasi terhadap masyarakat dalam menghadapi bencana alam, khususnya gempa bumi. Secara geografis Sumbar berada pada daerah megatrust dan gempa datang tidak dapat diprediksi.
\" Ancaman gempa dapat terjadi kapan saja , oleh sebab itu, masyarakat mesti mendapatkan edukasi agar mengetahui apa yang harus dilakukan saat menghadapi gempa, \" ujar ketua Komisi IV DPRD Sumbar Suwirpen Suib, Senin ( 11/2)
Dia mengatakan, sarana prasarana penunjang mitigasi bencana harus dalam keadaan optimal, saat ini, bahyak shelter dan jalur evakuasi tidak dilakukan perawatan sehingga butuh perbaikan. Masyarkat juga mesti cerdas mengsiasati jenis gempa agar tidak terjadi kepanikan yang membahayak.
\" Jika itu gempa gunung maka lakukan penyelamatan menjahui bangunan, ketika terjadi gempa yang berpotensi tsunami carilah tempat yang tinggi, \" katanya.
Persoalan bencana harus ditanggapi serius , beberapa waktu lalu para pakar memprediksikan bahwa akan terjadi gempa dengan skala besar di Sumbar, namun itu hanya preksi semua kembali kepada yang diatas, berangkat dari hal ini perlu langkah antisipasi .
Perihal anggaran, katanya, Komisi IV telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk kebencanaan hal itu mesti dioptimalkan. Tidak hanya anggaran dalam porsi APBD, namun juga dana tanggap darurat yang selalu tersedia saat dibutuhkan.
\" Jangan mudah panik, tambah pengetahuan serta mengetahui apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa, \" katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Saidal Masfyudin mengatakan, dari 5 juta lebih penduduk Sumbar, 20 persen atau 1 juta diantaranya tinggal dikawasan rawan bencana. Mulai dari ancaman gempa, stunami, banjir, longsor dan juga letusan gunung api.
Ia meminta, agar penganggaran bidang mitigasi dan tanggab bencana mesti benar-benar optimal. Terkait program, dirinya meminta semua pihak bisa berkordinasi agar bisa menanggulagi .
dampak buruk bencana alam. Untuk hal yang terlihat, harusnya deteksi dini dilakukan.
\"Artinya tidak kuat perhatian pemerintah dalam membangun fasilitas-fasilitas untuk penganganan bencana. Padahal daerah kita rawan. Harusnya disiapkan SOP jelas pra bencana maupun pasca bencana,\" ingat dia