Endarmy Desak TKD Diprioritaskan untuk Pemulihan SMAN 1 Batang Anai

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumbar, Endarmy, mendesak pemerintah daerah memprioritaskan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk perbaikan dan pemulihan SMAN 1 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, yang terdampak bencana banjir bandang beberapa waktu lalu.

Menurut Endarmy, pemulihan kondisi fisik sekolah harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar.

Ia mengatakan, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan akibat dampak bencana, kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Batang Anai tetap berjalan. Kondisi tersebut patut diapresiasi, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penanganan kerusakan yang dialami sekolah.

“Fraksi Partai NasDem memberikan perhatian khusus terhadap kondisi SMAN 1 Batang Anai. Kami mendesak pemerintah daerah agar memprioritaskan alokasi TKD untuk perbaikan dan pemulihan sekolah tersebut,” tegas Endarmy saat diwawancarai baru-baru ini. 

Ia menilai, kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana pendidikan pascabencana bersifat mendesak. Karena itu, kebijakan penganggaran harus diarahkan pada kebutuhan nyata di lapangan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan serta urgensi penanganannya.

Endarmy juga menegaskan, Fraksi Partai NasDem menolak pola realokasi anggaran yang bersifat spekulatif dan improvisatif tanpa kepastian waktu pelaksanaan yang jelas. Menurutnya, ketidakpastian penganggaran dapat menghambat proses pemulihan sekolah, sementara kebutuhan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman harus segera ditangani.

“Jangan sampai penanganan fisik sekolah pascabencana tertunda akibat pola realokasi anggaran yang tidak memiliki kepastian waktu. Keselamatan dan kenyamanan siswa harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Endarmy berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret dalam memastikan ketersediaan anggaran untuk pemulihan SMAN 1 Batang Anai. Dengan dukungan anggaran yang tepat dan terencana, perbaikan sekolah diharapkan dapat segera dilakukan sehingga kegiatan pendidikan berlangsung dalam kondisi yang lebih aman dan layak. (*)