PADANG — Potensi ikan kerapu di Sumatera Barat cukup besar, namun produksinya belum mampu memenuhi permintaan pasar. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD Sumbar dalam mendorong pengembangan budidaya kerapu sebagai salah satu sumber ekonomi masyarakat pesisir.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penyerahan bantuan 2.565 benih ikan kerapu beserta pakan kepada kelompok pembudidaya ikan di Teluk Buo, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sabtu (13/9/2026).
Bantuan diserahkan langsung Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan DPRD Sumbar bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar untuk meningkatkan produktivitas masyarakat yang bergerak di sektor perikanan budidaya.
Ketua kelompok pembudidaya, Dasril, mengatakan peluang pasar ikan kerapu sebenarnya cukup besar. Bahkan, permintaan dari luar daerah hingga pasar ekspor pernah lebih tinggi dibandingkan kemampuan produksi pembudidaya di Sumbar.
Pada 2023, kata Dasril, permintaan pengiriman ikan kerapu dari Sumbar ke Hong Kong mencapai sekitar 25 ton. Namun, pembudidaya lokal saat itu baru mampu memenuhi sekitar 15 ton.
“Permintaannya ada, tetapi produksi kita belum maksimal,” kata Dasril.
Menurutnya, salah satu persoalan yang dihadapi pembudidaya adalah tingginya tingkat kematian ikan sebelum mencapai masa panen. Kondisi tersebut membuat hasil produksi belum dapat memenuhi kebutuhan pasar secara optimal.
Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan bantuan benih dan pakan diberikan untuk membantu kelompok pembudidaya meningkatkan produksi sekaligus mengurangi beban biaya dalam menjalankan usaha budidaya.
“Bantuan ini diharapkan tidak hanya membuat usaha budidaya kerapu semakin berkembang, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat,” ujar Muhidi.
Muhidi mengatakan dukungan terhadap masyarakat pesisir tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan. Kondisi di lapangan dan kebutuhan pembudidaya juga perlu diperhatikan agar program yang diberikan benar-benar memberikan manfaat.
Karena itu, ia berharap kelompok penerima dapat mengelola bantuan secara bersama-sama dan bertanggung jawab. Benih yang diberikan diharapkan dapat tumbuh hingga panen sehingga memberikan hasil bagi kelompok dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Kelola bantuan ini dengan baik, transparan dan penuh kekompakan. Mudah-mudahan budidaya ikan kerapu ini menghasilkan panen yang baik dan memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat Resi Suriati mengatakan keberhasilan budidaya hingga panen menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.
Menurutnya, tingkat kematian ikan dalam budidaya kerapu memang relatif tinggi, yakni dapat mencapai 30 hingga 50 persen. Karena itu, pembudidaya membutuhkan perawatan dan pengelolaan yang lebih intensif.
“Kerapu membutuhkan kesabaran karena karakteristiknya berbeda dengan ikan seperti lele atau nila. Kerapu lebih sensitif sehingga membutuhkan perhatian dan penjagaan yang lebih intensif,” ujarnya.