PADANG — Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ditetapkan menjadi usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perubahan Perda tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan regulasi demi peningkatan kualitas Pendidikan.
Keputusan penetapan Ranperda perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan tersebut sebagai usul Prakarsa DPRD dilakukan dalam rapat paripurna, Rabu (6/5/2026). Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Nanda Satria memimpin rapat paripurna tersebut menegaskan, perubahan dilakukan agar peraturan daerah lebih adaptif terhadap perkembangan dan tuntutan kebutuhan pendidikan.
"Perubahan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk melakukan revitalisasi terhadap sistem pendidikan di Sumatera Barat agar sesuai dengan perkembangan zaman dan menyentuh substansi yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas Pendidikan, sekaligus memperkuat kearifan lokal di dalam penyelenggaraan pendidikan," kata Nanda.
Ia menerangkan, DPRD akan menyegerakan pembahasan ranperda tersebut Bersama pemerintah daerah untuk menghasilkan produk hukum yang mampu menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan.
"Melalui produk hukum ini DPRD ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat mampu mengintegrasikan kecerdasan global dengan kekokohan jati diri generasi Sumatera Barat yang berpegang kepada nilai-nilai kearifan lokal," sebutnya.
Lebih jauh Nanda menambahkan, ranperda tersebut juga memberikan jaminan keadilan bagi seluruh masyarakat, perlindungan hukum kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Ranperda diharapkan menjadi pondasi yang kuat dalam melahirkan generasi emas Sumatera Barat sebagai calon pemimpin masa depan. 01