Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat secara resmi menetapkan dan menyerahkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur Mahyeldi dalam rapat paripurna yang digelar Rabu siang (14/5).
Dalam Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman dihadiri oleh Gubernur, Sekretaris Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya. Acara dibuka secara resmi dengan ketukan palu tiga kali setelah quorum kehadiran anggota DPRD dinyatakan terpenuhi.
Rekomendasi DPRD ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian LKPJ Gubernur pada 20 Maret 2024 lalu, yang memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Pembahasan dilakukan dalam dua tahap, yaitu melalui Komisi-Komisi bersama OPD mitra kerja dan pendalaman oleh Panitia Khusus.
Secara umum, DPRD menilai kinerja pemerintah daerah tahun 2024 sangat baik. Sekitar 95 persen capaian indikator program dan kegiatan melampaui 100 persen. Atas kinerja tersebut, DPRD memberikan apresiasi kepada seluruh OPD. Namun DPRD juga mencatat sejumlah kelemahan, terutama dalam tata kelola keuangan daerah. Target pendapatan tidak tercapai dan banyak kegiatan yang tidak terlaksana.
Rekomendasi yang ditetapkan melalui Keputusan DPRD Nomor 09/SB/2025 diserahkan langsung kepada Gubernur. Ketua DPRD menegaskan bahwa meski DPRD tidak memiliki wewenang menolak atau menerima LKPJ, rekomendasi tersebut wajib ditindaklanjuti secara konkret, bukan sekadar normatif.
Pemerintah daerah diminta menyampaikan laporan kemajuan tindak lanjut setiap enam bulan kepada DPRD. Komisi-komisi DPRD juga diminta terus mengawal pelaksanaan rekomendasi oleh OPD mitra masing-masing.
Menanggapi rekomendasi DPRD tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan apresiasi dan komitmen untuk segera menindaklanjutinya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD atas pembahasan yang komprehensif dan rekomendasi yang konstruktif. Rekomendasi ini menjadi bahan penting dalam menyusun perencanaan dan kebijakan ke depan. Kami berkomitmen untuk menindaklanjutinya secara nyata, agar penyelenggaraan pemerintahan semakin baik dan tidak mengulangi permasalahan yang sama,” ujar Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya.