Sebagai upaya pemerintahan Sumbar dalam mewujudkan komitmen terkait keberlanjutan UHC (Universal Health Coverage) dan optimalisasi program jaminan kesehatan, Komisi V DPRD Sumbar didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman melaksanakan studi komparatif ke Dinas Kesehatan Riau,
Kedatangan tim DPRD Sumbar disambut langsung Kepala Dinas Kesehatan Riau, Sri Sadono Mulyanto.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri mengatakan UHC menjadi program pemerintah pusat yang mesti dioptimalkan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan jika UHC berjalan dengan baik maka masyarakat tidak kesulitan memperoleh layanan kesehatan.
Sementara itu, Ketua Komisi V, Lazuardi Erman mengatakan pemerintahan Riau sudah mengoptimalkan UHC. Seluruh kabupaten kota di Riau sudah UHC sementara di Sumbar beberapa kabupaten kota belum.
"Itulah mengapa kita melaksanakan studi komparatif ke Riau. Kita perlu mempelajari bagaimana cara Riau bisa menerapkan UHC di seluruh kabupaten/kota," ujarnya.
Dalam pertemuan itu Kepala Dinas Kesehatan Riau, Sri Sadono Mulyanto mengatakan UHC sangat bergantung dengan pemerintah kabupaten/kota karena merekalah yang memiliki masyarakat. Namun tetap saja pemerintah provinsi mesti memberikan dukungan optimal.
"Masalah UHC memang menjadi salah satu yang diperhatikan pemerintahan Riau.
Tiap daerah menganggarkan dana utk UHC, itu sesuai dengan aturan pemerintah pusat. Selain itu, ada budget sharing tiap kabupaten kota dan provinsi. Bahkan ada dengan budget sharing yang dengan porsi 50 persen.
"Ada juga kami bantu untuk dana rujukan ke rumah sakit tingkat ketiga. Kami biayai untuk berangkat 1 pasien dan 1 pendamping. Untuk 2025, peserta yang kami bantu 800 ribu," katanya.
Untuk diketahui ikut hadir pula dalam pertemuan tersebut sejumlah anggota Komisi V, diantaranya Nurfimanwansyah, Mario Syahjohan, Jempol, Endarmy, Lastuti Darmi, Jefri Masrul, Neldaswenti, Selamat Simamora, Muhayatul, dan lainnya. Ikut hadir pula Kadis kesehatan Sumbar diwakili Kabid Yankes dan Kabid SDK.