Padang Pariaman, Set DPRD---Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumtara Barat serius mendalami persoalan kelistrikan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Terutama terhadap persoalan pemadaman bergilir yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat Sumbar, terutama masyarakat yang melakukan aktivitas usaha dengan mengandalkan listrik. Persoalan ini, telah menimbulkan dampak negatif terhadap sosial dan perekonomian masyarakat.
Hal tersebut diutarakan Komisi IV DPRD Sumbar, saat melakukan kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (4/11). Pada kesempatan ini Komisi IV meminta PLN serius dan komitmen memberikan pelayan optimal kepada masyarakat. Sehingga persoalan pemadaman bergilir segera berakhir. Hadir pada saat itu, Wakil Ketua komisi IV DPRD Sumbar, Rafdinal, Anggota Komisi IV, Prof. Erman Mawardi, Hidayat, Endarmi, Burhanuddin Pasaribu, Ismunandi Syofian.
Wakil Ketua Komisi IV Rafdinal menyebutkan, beranjak dari keluhan masyarakat kepada komisi IV DPRD Sumbar tentang persoalan kelistrikan yang terjadi saat ini, komisi melakukan tinjauan dan koordinasi untuk mendalami apa penyebab terjadinya pemadaman ini. Komisi IV berharap kondisi segera berakhir sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dari penerangan ini.
"Sesuai dengan kewenangan dan ruang dari komisi IV, maka kami meminta kejelasan dari PLN atas kondisi yang terjadi. Tujuannya, mencari solusi tentang persoalan ini. Dengan harapan solusi itu dapat memberikan hasil yang baik untuk semua pihak, " harapnya.
Di kesempatan yang sama Anggota Komisi IV Hidayat mengatakan, persoalan tersebut perlu disosialisasikan lebih inten kepada masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana kondisi yang terjadi. Sehingga tak menjadi buah bibir terhadap persoalan pemadaman listrik yang memang berdampak negatif terhadap masyarakat. “PLN harus lebih gencar lagi melakukan koordinasi dan sosialisasi atas kondisi yang ada. Disamping terus membenahi hingga persoalan pemadaman ini berakhir, " pinta Hidayat.
Meskipun begitu, Hidayat menyayangkan, persoalan ini terjadi terus menerus. Pihaknya minta harus ada langkah lain untuk antisipasi sebelum terjadinya masalah. Sehingga ada solusi yang jelas dan terarah pada setiap masalah yang ditimbulkan. "Ini cara dan langkah bijak, jikalah ada kendala dari pasokan ataupun kondisi alam, dan lainya, " terang Hidayat,
Anggota Komisi IV Endarmy menanyakan soal subsidi CSR PLN kepada masyarakat. Endarmy menilai, penditribusian CSR tersebut tak jelas dan belum maksimal. Banyak asumsi dari masyarakat bahwa PLN belum memberikan kepedulian kepada masyarakat. Khususnya masyarakat yang tinggal di area pembangkit.
"Apalagi dengan kondisi pemadaman bergilir saat ini. Banyak mengganggu jalannya perekonomian masyarakat. UM-KM banyak yang mengeluh, peralatan elektronik masyarakat banyak yang rusak. Apakah ini dapat diberikan kontribusi kepada masyarakat oleh PLN, " lanjutnya.
Selain itu, Endarmi juga menanyakan, komitemen PLN terhadap keterjagaan lingkungan. Saat ini banyak aktifitas galiance disekitar area pembangkit. Aktifitas itu telah merusak infrastruktur yang ada. "Jalan hancur. Saya minta PLN tegas untuk ini, "pintanya.
Sedangkan Suwirpen, Burhanudin Pasaribu, menanyakan, tentang persoalan subsidi yang direncanakn dihapus oleh pemerintah pusat. Dikawatirkan akan memberikan dampak pada masyarakat kecil. Pasaribu juga menyebutkan, persoalan token yang musti mendapat sosialisasi yang jelas kepada masyarakat.
General Manajer PT PLN Wilayah Sumbar Supriyadi saat menyambut kunjungan komisi IV DPRD Sumbar dalam exposnya mengatakan pemadaman bergilir yang dilakukan di beberapa wilayah di Sumbar belakangan ini hanya bersifat sementara. Hal ini berlangsung menyusul rampungnya masa pemeliharaan terhadap mesin pembangkit yang telah dilakukan. Ditargetkan akhir November ini.
Supriyadi menuturkan, pemadaman bergilir ini tidak hanya terjadi di Sumbar. Akan tetapi hal yang sama merata terjadi untuk wilayah Sumatera mulai dari Aceh hingga Lampung. "Saat ini hampir secara bersamaan itu, semua pembangkit tengah dilakukan perawatan termasuk Teluk Sirih. Setelah usai pemeliharaan, (pasokan listrik) sudah bisa kembali normal," ujarnya.
Selain pemeliharaan kata Supriyadi, kondisi cuaca juga cukup membuat rumit kondisi ini. Kemarau yang melanda Sumbar saat ini membuat debit air yang ada di danau Maninjau dan Singkarak ikut terdampak. Ditambah lagi dengan bencana kabut asap yang juga mengakibatkan dampak terhadap penurunan debit air. "PLTG di Sumatera Selatan yang menjadi harapan pun tidak bisa berbuat banyak karena terpapar kabut asap. Sehingga terjadi pengurangan daya 150 MW," imbuh Supriyadi.
Selanjutnya, kata Supriyadi, dalam kondisi musim basah, semua pembangkit mulai dari Teluk Sirih, Ombilin, Koto Panjang, Singkarak, ManinÂjau, Batang Agam menghasilkan 746 MW. Sementara untuk beban hanya 520 MW, jadi masih surplus sekitar 200 MW. "Hanya saja dengan fluktuasi kondisi sangat tidak diprediksi, seperti halnya air. Untuk air Singkarak 4x43 dan Maninjau 4x17 batas normalnya. Sehingga perlu dilakukan atur pengÂgunaÂannya," ujarnya.
Sementara Manajer Pembangkit PLN Sektor Bukittinggi, Dirgo Wahanto menyebutkan pengaruh cuaca ini terhadap debit air di Maninjau dan Singkarak bisa menurunkan 50 persen dari produksi daya yang ada. Sehingga apabila kondisi ini terjadi dilakukan pengaturan pengoperasian turbin. "Kadang kita mengisi airnya siang, maka ada pemadaman siang, barulah malam kita lepas airnya sehingga malam tidak ada pemadaman," imbuhnya.
Dilanjutkan Dirgo, bahwa saat ini PLN tengah melakukan penambahan pembangkit dengan kapasitas masing-masing 10 MW. Pembangkit ini digerakkan dengan air keluaran dari turbin utama yang yaitu, Danau Maninjau dan Danau Singkarak. "Saat ini tengah dalam proses pengerjaan. Kita perkirakan itu pada bulan Desember sudah bisa dioperasikan," tandasnya.
PLN juga tengah mencari alternatif energi baru untuk mendukung kinerja PLN. Salah satunya dengan pemanfaatan aliran sungai dan pemanfaatan geothermal. "Muara Labuh dengan sungai-sungai yang besar, itu setelah dikaji bisa menghasilkan potensi listrik sebesar 90 MW. Saat ini potensi ini yang mulai dilirik pihak swasta. Nantinya dari pihak swasta akan menjual kembali ke PLN," terangnya.
Untuk geothermal yang juga berada di Muara Labuh kata Junaidi juga mempunyai potensi listrik yang besar. Diperkirakan hingga 200 MW apabila berhasil diproduksi. “Potensi cadangan energy saat ini terletak di Selatan. Hanya saja semua belum terserap dan belum bisa diperguÂnakan,†ucapnya.
20 Persen Masyarakat Sumbar Belum Tersentuh Listrik
Sekitar 20 persen masyarakat Sumbar masih belum mendapatkan penerangan litrik. Terutama pada daerah terisolir di berbagai wilayah di Sumbar. Seperti Mentawai (75 persen), Limapuluh kota (25 persen), Pessel, Pasaman, dan beberapa daerah lainya. Komisi IV DPRD Sumbar menyarankan, ada langkah strategis PLN agar mencapai 90-100 persen.
"Secara nasional, Sumbar sudah melibihi rata-rata. Namun, kita tentu tak menginginkan ada masyarakat yang belum mendapat penerangan. Jadi kita minta dan sarankan PLN mampu mencapai titik 90-100 persen terhadap pemerataan aliran listrik ini, " sebut wakil Ketua komisi IV DPRD Sumbar, Rafdinal.
Ditambahkannya, melihat dari pasokan listrik yang ada, tentu sangat berpotensi untuk dapat mengaliri semua daerah di Sumbar. Pasokan yang ada melebihi dari jumlah yang akan dialiri. Saat ini masih ada sekitar 54 persen lagi pasokan daya yang tersedia. "Ini tentu akan mempermudah pemerataan, " katanya.
General Menejer, PLN Wilayah Sumbar, Supriyadi menyebutkan, pemerataan aliran listrik adalah intruksi dan kewenangan pemerintah pusat (Lisdes). PLN akan melakukan pemerataan jika sesuai dengan data yang dimasukan. " Jadi kami minta masing-masing daerah memasukan data ke PLN daerah manan yang belum teraliri. Sehingga dapat di proses dan di realisasikan, " katanya.
Disebutkannya, pemerataan itu merupakan bagian dari program jangka panjang PLN wilayah Sumbar. Namun, tentu butuh proses dan tahapan yang jelas. Sehingga tak mengganggu pada hal lain yang memang untuk kepentingan masyarakat. (*)