Menjalani amanah sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) selama tahun 2022, Raflis membawa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya meraih sejumlah prestasi.
Diantaranya, ditujuk oleh Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan antar Lembaga (FKDH) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk mempresentasikan penyusunan indeks kinerja DPRD di hadapan beberapa Sekwan dan kepala biro pemerintahan yang berasal dari 10 provinsi se Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Raflis mengungkapkan, dalam penyusunan indeks kinerja DPRD pihaknya mengutamakan penerapan keterbukaan informasi dengan menggandeng seluruh unsur terkait, mulai dari aspirasi yang masuk melalui reses dan hasil audiensi, hingga produktifitas peraturan daerah (Perda) yang dihasilkan.
"Seluruh data yang dihimpun, menjadi acuan bagi kita dalam menyusun dokumen tersebut, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dan nantinya akan tepat sasaran, " katanya.
Dia mengatakan semua harus dilibatkan, termasuk para staf yang paham pada bidang masing-masing, tentunya dengan mengemukakan komunikasi yang baik, agar situasi kerjaan tetap terjaga dan hasil pun maksimal.
Selama 2022, Sekertaris DPRD Sumbar Raflis juga aktif mendampingi dewan untuk menyambut demonstran yang menyampaikan tuntutan. Diantaranya, puluhan masyarakat yang tergabung dalam kolaborasi Ormas dan Tokoh Masyarakat Sumbar yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan kembali harga BBM bersubsidi
Mereka menilai pemerintah tidak layak menaikkan harga BBM bersubsidi karena masyarakat belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi covid 19.
Selanjutnya aspirasi tenaga honorer yang menuntut dimasukkan dalam pendataan Kementerian PAN-RB, puluhan tenaga non ASN Solok Selatan datangi DPRD Sumbar, Selasa sore (13/9). Kedatangan mereka mewakili sebanyak 2.400 tenaga non ASN lainnya yang masih berstatus aktif dan juga non aktif.
Tenaga non ASN ini diantaranya berprofesi sebagai guru honorer, tenaga medis, pegawai instansi pemerintahan dan lainnya. Mereka ada yang sudah diberhentikan sejak tahun lalu dan baru-baru ini. Ada pula yang masih bekerja namun akan segera dirumahkan.
Selanjutnya Ratusan siswa didampingi wali murid SMAN 1 Padang datang mengadu ke DPRD Sumbar, Mereka merasa dianaktirikan karena tidak ditempatkan belajar di gedung SMAN 1 Lolong Belanti, Padang. Melainkan pada gedung II di Jalan Bunda, Ulak Karang.
Merasa tak ada penyelesaian dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan mereka meminta bantuan DPRD Sumbar untuk membantu penyelesaian.
Selanjutnya menerima aspirasi pengemudi ojek online (Ojol) terkait pemerataan tarif, dan penertiban terhadap aplikator yang tak taat dengan aturan.
Aspirasi ini disampaikan oleh puluhan pengemudi ojol yang mewakili ribuan pengemudi ojek online di Sumbar,
sejumlah tuntutan yang disampaikan perwakilan Ojol saat menyampaikan aspirasi ke DPRD Sumbar adalah menolak kenaikan harga BBM, meminta dicabutnya izin aplikator yang tidak mematuhi regulasi, pemerataan tarif untuk seluruh aplikator, bentuk payung hukum untuk driver online, wujudkan kesejahteraan sosial bagi driver online, Indonesia serta menolak aplikasi baru yang beroperasi di Sumbar.
Tidak hanya itu, selama 2022 Sekretariat DPRD Sumbar juga meraih sejumlah penghargaan yaitu, penghargaan dari Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah atas adanya layanan Pojok Baca Digital (Pocadi) dan perpustakaan pada gedung parlemen tersebut.
Dengan adanya Pocadi dan Perpustakaan, sekretariat DPRD Sumbar dinilai berkontribusi dalam menyuksukseskan program peningkatan budaya gemar membaca pemerintah daerah.
" Terimakasih atas penghargaan yang diberikan Gubernur kepada sekretariat DPRD Sumbar, keberadaan Pocadi dan perpustakaan merupakan komitmen untuk menyuksukseskan program pemerintah daerah dalam meningkatkan budaya gemar membaca. Tidak hanya itu, Pocadi dan Perpustakaan merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," katanya.
Sekretariat DPRD Sumbar, juga masuk lima besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terinovatif pada ajang Anugrah Inovasi Daerah dan Pelayanan Prima Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.
Berhasilnya Sekretariat DPRD Sumbar masuk lima besar pada ajang tersebut, dikarenakan memiliki belasan inovasi yang bertujuan untuk menunjang kinerja kedewanan dan mendukung penerapan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.
Sekretariat DPRD) Sumbar juga meraih predikat informatif dalam Anugerah Keterbukaan
Tidak hanya menjadi OPD terinformatif, Sekretaris DPRD Sumbar Raflis juga menerima penghargaan Achievement Motivation Person karena dinilai mendukung keterbukaan
" Pada AKIP 2022, unsur Sekretariat DPRD Sumbar meraih tiga penghargaan Badan Publik terinformatif, OPD Terinformatif dan Achievement Motivation Person untuk saya sendiri. Penghargaan ini akan menjadi motivasi sekretariat DPRD Sumbar untuk bekerja lebih optimal