PADANG,- Ketua Fraksi PDIP dan PKB DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman meminta pemerintah provinsi lebih memperhatikan kebutuhan pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Tidak hanya tertinggal secara infrastruktur, namun juga ada sejumlah daerah yang sulit diakses dengan alat transportasi.
" Sudah saatnya pemerintah provinsi memperhatikan Kebupaten Kepulauan Mentawai, hingga sekarang masih tertinggal secara aspek pembagunan. Jika infrastruktur Di Mentawai layak, maka potensi nya akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan untuk daerah, " katanya saat diwawancarai, Selasa (16/11).
Secara peningkatan kualitas SDM, kesejahteraan tenaga pendidik harus diperhatikan, banyak mereka yang masih digaji tidak sesuai dalam lingkup guru non PNS. Bagaimana kualitas SDM ditingkatkan, sementara tenaga pendidik tidak sejahtera.
Pemerintah dan seluruh unsur terkait, harus turun langsung melihat bagaimana kondisi kabupaten yang terpisah daratan dengan Sumatera Barat tersebut, sehingga apa yang menjadi kewenangan pemerintah untuk memajukan Mentawai bisa dipetakan dengan baik.
" Begitupun unsur media, juga harus memiliki kontribusi dalam melepaskan Kabupaten Mentawai dari ketertinggalan, " katanya.
Bicara Mentawai, katanya, adalah bicara potensi dimana daerah itu telah dianugerahi geografis alam yang indah, tinggal pemerintah daerah memberikan sentuhan pembangunan dari aspek infrastruktur dan program peningkatan SDM.
" Dunia internasional mengetahui Mentawai, namun sayang perhatian pemerintah belum optimal," katanya.
Dia menambahkan untuk membangun Mentawai harus dilakukan secara bersama dengan kordinasi yang baik. Pengembangan Mentawai juga harus didahului oleh membangun citra positif mengenai potensi daerah terutama di bidang pariwisata.
Masalah kebencanaan yang selama ini menjadi imej negatif harus dihilangkan sehingga investasi ke Mentawai bisa masuk dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.
Sebelumnya Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sibagallet mengatakan
Perkembangan Kabupaten Kepulauan Mentawai diakui lambat karena berbagai faktor yang menjadi kendala.
Sebagai daerah kepulauan, sarana transportasi laut dan infrastruktur jalan menjadi kendala paling dirasakan oleh masyarakat dan itu diakui oleh pemerintah daerah setempat.
Terbatasnya anggaran daerah menjadikan upaya peningkatan sarana transportasi dan infrastruktur tidak berjalan secara maksimal.
" Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk membangun sarana infrastruktur namun hanya bisa dilakukan sedikit demi sedikit karena dibiayai APBD kabupaten," kata Yudas. (03)