Pimpinan DPRD Sumatera Barat foto bersama Wakil Gubernur Nasrul Abit didampingi Sekretaris DPRD, Raflis saat penyerahan laporan kinerja DPRD dan laporan hasil reses DPRD pada masa sidang pertama tahun 2017, Selasa (2/5)....
SelengkapnyaGubernur Sumbar, Irwan Prayitno melepas almarhum Hj Rosna Osman, ibunda dari Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim untuk dishalatkan di Masjid Istiqamah, Jl Agus Salim, Padang, Senin (2/5/2017) siang. Almarhum meninggalkan empat orang anak, 10 orang cucu dan dua orang cicit. (humas)...
SelengkapnyaPerwakilan guru kontrak dari Kabupaten Pasaman mengadukan nasib ke DPRD Sumbar, diterima oleh Komisi V, Selasa (25/4)...
SelengkapnyaKetua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim dalam pengukuhan pengurus DPP MPPPS, Sabtu (22/4). Hendra meminta Pemko Padangpanjang mempertahankan kampus ISI tetap berada di Padangpanjang....
SelengkapnyaKetua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim memberikan sambutan dalam pengukuhan pengurus DPP Perkumpulan Masyarakat Peduli Padangpanjang dan Sekitarnya (MPPPS), Sabtu (22/4)....
SelengkapnyaKetua Pansus Perubahan RPJMD Sumbar 2016-2021, Mochklasin memimpin rapat dengan mitra kerja terkait, Rabu (19/4/2017) di ruang rapat khusus I DPRD Sumbar. Topik yang jadi pembicaraan hangat yakni perubahan RPJMD ini mengganjal tahapan pembahasan RAPBD 2018. (humas)...
SelengkapnyaKetua DPRD Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim dalam kegiatan Pendampingan Penggunaan Aplikasi e-LHKPN yang digelar KPK di kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Rabu (19/4)....
SelengkapnyaSekdaprov Sumatera Barat Ali Asmar menyampaikan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Ranperda Nagari dan Ranperda Perubahan Perda Pajak Daerah dalam rapat paripurna DPRD, Senin (17/4)....
SelengkapnyaRapat paripurna penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Ranperda Nagari dan Ranperda Pajak Daerah, Senin (17/4)....
SelengkapnyaKetua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim didampingi HM Nurnas (Ketua Komisi IV), menerima aksi demo aliansi BEM se-Sumbar, Rabu (12/4/2017). Mereka menuntut penegakan hukum secara cepat atas berbagai kasus dugaan korupsi seperti e-KTP dan SPj fiktif di Pemprov Sumbar. (humas)...
Selengkapnya
