PADANG,- Terkait gempa dan tsunami yang terjadi Sulawesi Tengah yaitu di Palu dan Donggala , Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano meminta pemerintah provinsi (Pemprov) untuk melakukan langkah inventarisir terhadap masyrakat Sumbar yang berdomisili di wilayah tersebut.
“ Kita ucapkan duka mendalam untuk bencana itu, Indonesia sedang berduka, kita menghimbau pemerintah provinsi serta berkenan atas persetujuan DPRD memberikan bantaun melalui dana APBD maupun dari sumber pendaaan yang lainnya,” ujarnya, Jumat (12/10)
Dia mengatakan, Sumbar sebagai daerah yang secara geografis rawan gempa harus memetik pelajaran dari bencana alam yang menerpa Palu dan Donggala, saat ini Pemprov harus melakukan sosialisasi kembali tentang jalur efakwasi serta menyiapkan kembali shelter yang lebih banyak lagi.
“ Kita berharap seluruh shelter layak untuk digunakan, jika pada daerah bibir pantai lakukan penambahan ,” tegas politisi Demokrat itu.
Lebih lanjut dia mengatakan, terkait masyrakat Sumbar yang ada pada daerah bencana , Pemprov harus mengutus biro kerjasama dan rantau , pengutusan itu harus disertai dengan data yang valid dari pemerintah setempat agar jumlah korban dapat dibantu dan diakomodir, berapa rumah masyrarakat Sumbar yang rusak , berapa jumlah kerugian , berapa korban jiwa sehingga mereka dapat dibantu secara moril dan materil. Termasuk masyarakat setempat.
“ Untuk masyarakat Sumbar yang sedang malakukan perjalanan dinas atau sedang berlibur kesana , jika datanya ada maka akan mudah dibantu,” katanya.
Sementara itu Sekertaris Komisi IV DPRD Sumbar Taufik Hidayat sangat berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani persoalan kebencanaan mesti bekerja optimal. Selain yang utama melakukan sosialisasi program serta pemetaan wilayah, dewan meminta persoalan kebencanaan disikapi serius. Misalnya saat terjadi bencana, OPD diharapkan bisa cepat mengambil keputusan.
Komisi IV tegask dia, sangat meminta agar penganggaran bidang mitigasi dan tanggab bencana benar-benar optimal. Terkait program, dirinya meminta semua pihak bisa berkordinasi agar bisa menanggulagi
dampak buruk bencana alam. Untuk hal yang terlihat, harusnya deteksi dini dilakukan.
Pemerintah harus stanbay anggaran lebih banyak.
"Artinya tidak kuat perhatian pemerintah dalam membangun fasilitas-fasilitas untuk penganganan bencana. Padahal daerah kita rawan. Harusnya disiapkan SOP jelas pra bencana maupun pasca bencana," ingat dia.(Pubikasi 03)