PADANG- Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano yakin Sumbar bisa menjadi salah satu daerah yang mendukung ketahanan pangan nasional. Pasalnya Sumbar merupakan provinsi yang di prediksi menjadi lumbung padi Nasional.
"Sumbar mampu untuk itu karena produksi padi kita berlebih setiap tahunnya dibanding kebutuhan. Produksi kita berada diangka sekitar di atas 100 ribu ton setiap tahunnya, sementara kebutuhan masyarakat Sumbar tak sampai sebanyak itu," Ujar Arkadius, Minggu (22/10)
Ia mengatakan, Sumbar sudah berada dalam kondisi swasembada pangan, dan pemerintah daerah sedang mendorong Sumbar untuk menuju mandiri pangan. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah Sumbar sampai pada posisi kedaulatan pangan. Ke depan tinggal lagi bagaimana pemerintah daerah bisa menyediakan sarana irigasi yang memadai dengan dukungan pusat tentunya.
"Untuk mendukung ketahanan pangan ini tahun 2015 kita juga telah menetapkan Perda Kemandiran Pangan," katanya Arkadius.
Lebih lanjut Arkadius menyampaikan, dengan adanya Perda Kemandirian pangan yang mendorong peningkatan hasil produksi serta pengaturan pemanfaatannya, Sumbar memang bisa menjadi daerah yang menjadi lumbung padi nasional. Ia optimis itu bisa terlaksana.
Ke depan, pendistribusian hasil pertanian Sumbar juga akan didorong diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah ini terlebih dahulu. Sebab selama ini yang terjadi adalah beras dari Sumbar masih banyak yang di jual ke daerah lain, sementara masyarakat Sumbar sendiri kadang masih membeli beras dari luar,atau beras dari Bulog yang kualitasnya terkadang lebih rendah.
"Tujuan yang ingin kita capai ke depan adalah masyarakat kita mendapatkan beras berkualitas dari hasil produksi padi di daerah, kemudian kita juga bisa mengirim beras untuk memenuhi kebutuhan daerah lain," kata Arkadius.
Wakil Ketua DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat ini menambahkan, tahun 2017 sekarang dukungan anggaran yang diberikan untuk bidang pertanian adalah sekitar 6 persen dari total APBD yang berjumlah Rp6 triliun lebih. Ke depan DPRD berkeinginan anggaran untuk bidang pertanian ini bisa ditingkatkan menjadi 10 persen dari jumlah APBD yang ada setiap tahunnya.
"Kita juga sangat yakin Sumbar bisa menjadi daerah pendukung ketahanan pangan nasional karena daerah kita adalah daerah pertanian, sekitar 60 persen masyarakat Sumbar bergerak di bidang pertanian," pungkas Arkadius.*Publikasi