Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyatakan siap melakukan pembahasan dalam rangka melakukan pergeseran anggaran untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Pemerintah daerah diminta menetapkan skala prioritas agar penanganan dapat berjalan maksimal.
Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi dalam diskusi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Senin (5/1/2026) malam. Diskusi tersebut membahas hal berkaitan dengan perencanaan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Kami mendorong pemerintah daerah menetapkan pendataan, harus menetapkan skala prioritas penanganan dimulai dari kebutuhan yang betul-betul mendesak,” kata Muhidi.
Dia menegaskan, terkait pembangunan hunian sementara dan hunian tetap harus direncanakan secara matang. Lahan yang akan digunakan untuk lokasi pembangunan harus aman dan tidak dalam zona rawan bencana.
“Lokasinya juga harus mempertimbangkan akses mobilitas agar tidak menyulitkan masyarakat yang direlokasi,” ujarnya.
Pemulihan pascabencana, lanjutnya, juga harus memperhatikan aspek ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana. Dia menyarankan agar korban terdampak yang membutuhkan pekerjaan dilibatkan dalam proses pembangunan hunian sehingga bisa mendapatkan penghasilan di tengah keterpurukan akibat bencana.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak terutama unsur Forkopimda yang telah berkontribusi besar dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi. Dia menegaskan, akan berupaya secara maksimal dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat proses pemulihan. 01