BUKITTINGGI, – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Barat meninjau Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, Rabu (2/7). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung realisasi program kegiatan yang dilaksanakan di wilayah yang meliputi Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Agam.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, yang memimpin langsung rombongan mengatakan, peninjauan ini penting untuk mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 dan 2025, serta menjadi bahan rujukan dalam penyusunan anggaran tahun 2026.
Selain itu, Banggar juga menyoroti pelaksanaan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK se-Sumatera Barat untuk tahun ajaran 2025. Muhidi menyebut, masih banyak orang tua siswa yang memaksakan anaknya masuk ke sekolah-sekolah yang dianggap favorit, sehingga menimbulkan persoalan dalam proses seleksi.
Ia berharap, Dinas Pendidikan Sumbar melalui seluruh cabang dinas dapat melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Hal ini penting agar proses penerimaan peserta didik dapat berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan pemerataan pendidikan di Sumatera Barat.
Sementara itu, anggota Banggar DPRD Sumbar, Daswipetra Dt Manjinjing Alam, mengungkapkan adanya isu yang berkembang di tengah masyarakat bahwa anggota DPRD dapat memberikan rekomendasi agar anak bisa diterima di sekolah favorit, meskipun tidak lolos melalui jalur zonasi, prestasi, maupun jalur lainnya. Ia menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak benar, karena seluruh proses penerimaan peserta didik baru telah berlangsung secara sistematis dan berbasis teknologi.
“Saat saya turun ke daerah dan bersosialisasi dengan masyarakat, banyak yang meminta rekomendasi seperti itu kepada saya. Padahal, itu tidak bisa diakomodasi karena prosesnya sudah tersistem. Masyarakat mempertanyakan kapasitas kita sebagai anggota dewan, seolah-olah bisa meluluskan anak mereka ke sekolah tertentu,” ujarnya.
Ia berharap Dinas Pendidikan Sumbar dapat lebih proaktif dalam menanggapi persoalan tersebut. Sosialisasi kepada masyarakat harus diperkuat, serta persepsi tentang sekolah favorit harus diluruskan. Menurutnya, pemerintah tengah berupaya agar mutu pendidikan merata di seluruh sekolah.
“Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. Semua sekolah itu sama. Jangan lagi ada anggapan sekolah favorit atau tidak favorit,” tegas Daswipetra.
Kedatangan rombongan Banggar DPRD Sumbar disambut langsung oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, Willia Zuwerni. Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB di wilayah kerjanya masih berlangsung, khususnya untuk jalur prestasi, dan sejauh ini berjalan lancar berkat kerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten.
Willia mengakui bahwa sebelumnya banyak masyarakat yang memaksakan anak-anak mereka untuk masuk ke sekolah yang dianggap favorit, meskipun tidak memenuhi syarat zonasi. Ia mencontohkan, di Kota Bukittinggi banyak siswa SMP yang ingin masuk ke SMA Negeri 1 Bukittinggi. Namun, karena daya tampung sekolah terbatas, tidak semua bisa diterima. Sementara itu, SMA lain di kota tersebut justru minim peminat.
Untuk Kota Padang Panjang, menurut Willia, antusiasme siswa cukup tinggi untuk masuk ke jenjang SMA. Namun, berbeda dengan SMK yang justru kurang diminati. Hal ini dipengaruhi oleh keberadaan dua sekolah berbasis boarding di kota tersebut, sehingga penerimaan siswa melalui jalur prestasi tidak dibuka.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan SPMB agar berjalan lebih baik ke depannya. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Cabang Dinas Wilayah I masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana penunjang kerja. Pada anggaran tahun sebelumnya, alokasi juga telah diberikan untuk mendukung kebutuhan guru honorer di wilayah tersebut.