Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen Suib, memotivasi siswa dan siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 8 Padang untuk bisa membuka lapangan kerja sendiri usai lulus dari pendidikan yang dijalani. Menurutnya membuka lapangan kerja sendiri atau berwirausaha, merupakan langkah strategis untuk mengurangi beban pemerintah dalam menekan angka pengangguran yang berpotensi meningkat setiap tahun.
"
Setelah lulus pendidikan formal, jangan hanya berpikir untuk mencari
pekerjaan, namun harus berani membuka lowongan kerja sendiri. Sudah
banyak wirausahawan yang sukses dalam sektor apapun. Lulusan SMK juga
bisa melakukan hal yang sama," katanya saat menjadi pembina upacara di
sekolah tersebut, Senin (15/1).
Dia
mengatakan, kunci kesuksesan bukan hanya sekedar skill atau faktor
penunjang lainya, namun juga doa dari orang tua. Untuk itu jadilah anak
yang berbakti kepada keluarga teman maupun guru-guru yang menuntun
untuk menuju kesuksesan. Dalam kesempatan itu Suwirpen juga menyerahkan
bantuan mobiler senilai Rp 600 juga untuk oprasional sekolah.
" Semoga bantuan ini bisa bermanfaat dan menunjang terlahirnya wirausahawan-wirausahawan baru setiap tahunnya," katanya.
Dalam
kunjungan Suwirpen ke SMKN 8 Padang juga dilakukan kuis dengan
melontarkan beberapa pertanyaan dan mendapatkan hadiah sebagai motivasi
kinerja. Untuk diketahui angka pengangguran di Sumbar masuk dalam
peringkat 8 tertinggi nasional dengan angka 5,94 persen. Hal ini mengacu
pada data terbaru Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia yang
dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2023.
Dengan
TPT ini menjadikan Sumbar masuk daftar 10 provinsi dengan jumlah
pengangguran tertinggi di Indonesia, menyusul Sumatera Utara 5,89 persen
dan Papua Barat 5,38 persen.
Terkait
pendidikan di Sumbar sebelumnya Suwirpen mengatakan, untuk meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sumbar kedepan. Sarana prasarana
(Sapras) penunjang sektor pendidikan harus diperhatikan. Melihat kondisi
sekarang masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan Sapras untuk
belajar para siswa.
Dia
menyebut banyak yang harus dibenahi pada sektor pendidikan, terutama
untuk SMA dan SMK yang notabene adalah kewenangan pemerintah provinsi
(Pemprov).
Pada evaluasi
sebelumnya, banyaknya anak-anak SMA atau SMK yang tidak mendapatkan
tempat pada sekolah-sekolah yang dianggap layak, hal itu harus menjadi perhatian semua pihak. Begitupun kelengkapan Sapras sekolah masih memprihatinkan.
"Jadi peningkatan SDM untuk menuju generasi emas 2045 tidak terlepas dari sektor pendidikan yang berjalan maksimal," katanya. (03)