Anggota DPRD Sumbar dari PDIP, Syamsul Bahri menilai pelaksanaan program unggulan (progul) Gubernur dan Wakil Gubernur hingga sekarang masih kental janji politik semata. Hal tersebut, katanya, dibuktikan dari hasil pembahasan panitia khusus (pansus) LKPJ DPRD Sumbar yang menemukan belum adanya target dan arah yang jelas terkait pelaksanaan progul.
“Progul Gubernur merupakan kepentingan rakyat Sumbar, bukan kepentingan kelompok tertentu. Jadi sasarannya harus jelas dan realisasinya harus optimal,” kata Syamsul Bahri, Rabu (17/5).
Menurutnya, progul hendaknya benar-benar berdampak pada pembangunan dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada mereka yang lemah secara ekonomi.
“Kita berharap progul yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus fokus, jangan hanya terlihat bagus di luar namun tidak maksimal di dalam. Optimalnya pelaksanaan progul akan berdampak pada pemerataan pembangunan,” katanya.
Sebelumnya, Pansus LKPJ DPRD Sumbar memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan Progul Gubernur. Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumbar Desrio mengatakan, dalam RPJMD Sumbar 2021-2026, terdapat empat progul, yaitu Sumbar Sehat dan Sumbar Cerdas, Sumbar Religius dan Berbudaya, Sumbar Sejahtera, dan Sumbar Berkeadilan.
Untuk pelaksanaan progul tersebut, pemprov mengalokasikan anggaran sebesar 10 persen dari APBD provinsi untuk sektor pertanian hingga target mencetak 100.000 milenial entrepreneur dan women entrepreneurship.