Monitor Penggunaan Pokir, Muzli : SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping Harus Berkontribusi Lahirkan SDM Hadal Untuk Sumbar.

PADANG,- Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Fraksi PAN Muzli M Nur mengunjungi SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping, Senin (16/1). Kunjungan kerja tersebut merupakan agenda untuk melihat perkembangan realisasi anggaran pokok pikiran (Pokir) yang digunakan untuk pembangunan perlengkapan sekolah. 

 
" Untuk pembangunan aula dan mushola sekolah ini, saya realisasikan anggaran Pokir sebesar Rp 1 miliar. Jadi progres pembangunannya harus dilihat," katanya. Saat diwawancarai, Rabu (25/1).
 
Dia mengakui, pada beberapa tahun lalu, dirinya pernah menjadi bagian dari Komite SMK 1 Negeri Lubuk Sikaping, sehingga merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi sebagai dewan. Untuk itu pada anggaran APBD Sumbar tahun 2021, saya realisasikan Pokir Rp 1 miliar.  
 
Dalam dua tahun terakhir SMK 1 Lubuk Sikaping selalu menjadi sekolah kejuaraan terbaik di Kabupaten Pasaman. Semoga bisa terus berkontribusi untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sumbar.
 
Dia menyebutkan dalam perjalanannya pembangunan mesjid dan aula SMK 1 Negeri Lubuk Sikaping sempat terhenti pada tahun 2022, hal itu dikarenakan hitungan pihak ketiga yang mengerjakan belum sesuai, pada 2023 pembangunan fisik bangunan dilanjutkan.
 
Dalam kunjungan itu Muzli melihat labor komputer dan menambah kelengkapan sebanyak 14 unit, penambahan komputer yang dilakukan oleh Muzli lebih canggih dari unit sebelumnya. Setelah itu Muzli melanjutkan kunjungan ke Jurusan Tata Busana dan pada jurusan ini, Muzli M. Nur juga menyerahkan empat Unit mesin jahit, khusus untuk jurusan tata busana akan digelontorkan lagi dana Pokir untuk menjadikan labor lebih lengkap dan representatif.
 
"Dengan itu siswa yang dididik di SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping betul–betul bisa menjadi tenaga terampil di masa depan," katanya
 
Dia berharap apa yang direalisasikan kepada SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga bisa mengurangi beban pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Apa yang diberikan harus dijaga sebagai aset sekolah. (03)