BEM SI Kerakyatan Sumbar Berunjuk Rasa di DPRD Sumbar

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan Sumatera Barat (Sumbar) menggelar aksi demonstrasi di DPRD Sumbar, Senin (31/10). Mahasiswa mengkritik tiga tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Mereka menilai tiga tahun kepimpinan Jokowi dan Ma’ruf Amin arogan. Dalam aksinya, mahasiswa membakar ban dan membunyikan serine selama tiga menit sebagai bentuk kekecewaan. Mahasiswa juga membentangkan berbagai spanduk bertuliskan: copot menteri yang arogan, CSR untuk rakyat bukan untuk pejabat, reformasi dikorupsi, bangsa ini mau dibawa kemana dan berbagai tulisan lainnya. Koordinator Daerah BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan Sumbar, M Fajri mengatakan, kinerja kepemimpinan Jokowi dan Ma’ruf Amin jauh dari ekspektasi, baik dalam pembangunan, kesejahteraan maupun keadilan. \"Bahkan bisa kami katakan banyak rapor merah yang kami berikan. Dalam tiga tahun ini hanya kearoganan yang kami lihat. Hanya ambisi dan kepentingan yang tampak,” ujar Fajri. Ia mengungkapkan, kepimpinan rezim saat ini bukan demi keadilan, kesejahteraan dan pembangunan rakyat Indonesia. Maka mahasiswa melayangkan rapor merah. Kemudian, menurut Fajri, terkait masalah Ibukota Negara (IKN) yang dipaksakan, padahal APBN belum mampu. Tapi, dari pihak pemerintah ada yang ingin meninggalkan momentum perpisahan di akhir periodenya. “Jadi, ini bentuk arogansi beliau (Jokowi dan Ma’ruf Amin) dalam memimpin. Masih banyak hal yang menunjukkan arogan, seperti kenaikan BBM. Sudah seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat turun ke jalan untuk penolakan,” ucapnya. Mahasiswa, lanjut Fajri, menilai kenaikan harga BBM merupakan murni kelalaian pemerintah, karena tidak becus mengurus subsidi BBM. Kelalaian ini akhirnya berdampak ke masyarakat. Ada beberapa tuntutan mahasiswa dalam aksi mereka di DPRD Sumbar. Di antaranya revisi RUU KUHP dan omnibus law yang dianggap masih cacat formil dan materil. Kemudian, masalah IKN serta menuntut reformasi Polri. Mahasiswa menilai cukup banyak permasalahan di internal Polri dan menginginkan reformasi. Selanjutnya, meminta perkuat lembaga KPK. Sebab cukup banyak para koruptor yang berkeliaran. Tuntutan mahasiswa juga termasuk soal kesehatan dan BBM. Pukul 15.35 WIB perwakilan peserta aksi diterima anggota DPRD Sumbar dari Komisi V, Afrizal, Gustami Hidayat dan dampingi Sekwan Raflis. Afrizal juga mengatakan semua aspirasi yang diterima DPRD Sumbar akan diakomodir dengan meneruskan pada pihak-pihak berkompeten, seperti kementerian, DPR-RI dan Presiden, dengan mengirimkan tuntutan mahasiswa melalui email atau pos. \"Hal ini dikarenakan aspirasi mahasiswa tidak masuk dalam ranah kewenangan pemerintah provinsi. Sehingga akan kami teruskan ke pemerintah pusat,\" ujarnya. Dikarenakan para mahasiswa menyatakan keinginan untuk bertemu Pimpiman DPRD Sumbar, perwakilan mahasiswa diminta untuk datang kembali ke DPRD Sumbar Selasa (1/11). \"Silahkan perwakilan peserta aksi besok melakukan pertemuan dengan ketua DPRD Sumbar atau pimpinan lainnya, pukul 10.00 WIB dan menyerahkan tuntutan pada pertemuan tersebut,\" tutur Afrizal. (04)