PASAMAN BARAT,-Komisi IV DPRD Sumbar berharap pembangunan sea wall (dinding pemecah ombak) Pantai Sasak di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) bisa berjalan maksimal dan selesai pada tahun 2023. Pembangunan infrastruktur itu penting dilaksanakan, mengingat potensi abrasi yang mengancam masyarakat tiga jorong, di sepanjang pantai tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Zulkenedi Said saat meninjau perkembangan pembangunan seawall Pantai Sasak, baru-baru ini mengatakan, ada tiga jorong sepanjang Pantai Sasak yang terancam abrasi jika pembangunan seawall tidak selesai, yaitu jorong Pasa Lamo, Pondok dan Padang Halaban. Jumlah penduduk yang bermukim pada daerah itu sebanyak lebih kurang 7000 Kepala Keluarga.
"Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui OPD terkait, harus serius untuk mengerjakan infrastruktur ini. Untuk sekarang progres fisik masih 20 persen, diharapkan pada 2023 mendatang bisa diselesaikan," katanya.
Dia mengatakan pembangunan seawall Pantai Sasak, masuk dalam program Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar tahun 2022, selain untuk mencegah abrasi pada pemukiman masyarakat, juga akan melindungi objek wisata Pantai Muara Tanjung Pohon Seribu.
Pada tahun 2023, Komisi IV DPRD Sumbar mendorong anggaran kelanjutan pembangunan bisa direalisasikan kembali, agar infrastruktur tersebut benar-benar berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar.
Dia mengatakan pada tahun 2021, Kabupaten Pasaman Barat terkena banjir bandang, debit air yang tinggi tidak tertampung oleh muara sungai Batang Kapar dan Batang Ampu luapan banjir berimbas ke Pantai Pohon Seribu.
Pengikisan pun terjadi pada bibir pantai sepanjang 3 KM, begitupun beberapa rumah warga ikut terbawa arus akibat abrasi dan satu mushola.
" Berangkat dari situ, kita langsung berkoordinasi dengan Dinas PSDA, BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup hingga empat kali, pada tahun 2022 lah pembangunan seawall dilaksanakan, " ungkapnya.
Politisi Golkar itu menambahkan, pada Muara dua sungai itu akan dilakukan penguatan, untuk itu butuh komitmen Pemprov dalam penyelesaian, diharapkan Dinas PSDA tetap menganggarkan untuk kelanjutan pembangunan pada 2023 karena sangat berisiko terhadap masyarakat dan kelangsungan objek wisata potensial Kabupaten Pasaman Barat.
" Secara keseluruhan Komisi IV DPRD Sumbar yang membidangi pembangunan, sangat mendukung kelanjutan seawall Pantai Sasak, dari tinjauan lapangan, masyarakat juga butuh infrastruktur ini, untuk itu perlu kolaborasi dan komitmen penyelenggaraan pemerintahan daerah, " tegasnya.
Sementara itu Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Suharjono mengatakan, pemerintah kabupaten harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, karena Pantai Sasak merupakan kewenangan provinsi.
Pihaknya akan mengupayakan agar pembangunan terus berlanjut dan selesai pada 2023. Kebutuhan akan seawall sangat urgen, jadi butuh keseriusan dari pemerintah terkait.