PADANG,- Lima Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah menyelesaikan rapat awal pembahasan KUA-PPAS tahun 2023 bersama seluruh mitra kerja OPD lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar selama beberapa hari Di Kota Bukittinggi. Dari pembahasan tersebut, komisi mendapatkan sejumlah poin strategis yang akan menjadi rujukan dalam optimalisasi pembahasan APBD tahun 2023.
Komisi I DPRD Sumbar, pada rapat pembahasan KUA-PPAS 2023 ketua komisi bidang pemerintahan tersebut Sawal mengungkapkan, enam mitra kerja komisi OPD dan Biro tidak akan mengelola banyak anggaran pada tahun 2023, namun yang menjadi pusat perhatian adalah nasib tenaga honorer.
“Pada tahun 2023 sesuai kebijakan pemerintah pusat honorer akan dihapuskan, sehingga mempengaruhi pola anggaran pada mitra kerja komisi I, seperti diketahui seluruh OPD Pemprov memiliki tenaga honorer, nasib mereka menunggu Permendagri yang akan turun pada bulan Agustu,”katanya.
Komisi II DPRD Sumbar, Ketua Komisi yang membidangi Ekonomi tersebut Mohcklasin mengatakan, kita berkomitmen untuk mengawal program unggulan (Progul) gubernur dalam sektor pertanian, untuk menunjang Progul dialokasikan anggaran 10 persen dari total APBD Sumbar pada tahun 2023.
Ia menuturkan, terkait alokasi 10 persen anggaran untuk pertanian ini, ada beberapa catatan-catatan yang diberikan pihaknya.
Pertama, anggaran 10 persen untuk pertanian dalam arti luas harus dipastikan mampu terpenuhi. Kedua, anggaran untuk OPD mitra kerja Komisi II jangan sampai mengalami penurunan. Hal ini karena, secara umum progul yang dimiliki gubernur pelaksanaannya berada di OPD-OPD yang menjadi mitra kerja II.
Komisi III DPRD Sumbar, ketua Komisi III Bidang Keuangan Daerah Ali Tanjung mengatakan, Pemprov melalui OPD penting untuk meningkatkan pendapatan demi menunjang program pembangunan daerah.
OPD menargetkan kenaikan pendapatan daerah untuk tahun 2023 sekitar Rp200 miliar lebih. Sementara itu pendapatan dari deviden yang diberikan oleh BUMD juga diharapkan meningkat.
"Sewaktu Tahun 2021 banyak BUMD berhasil memberikan deviden. Termasuk Hotel Balairung yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa memberikan deviden, namun pada tahun 2021 bisa membagikan deviden," ujarnya.
Komisi IV DPRD Sumbar, ketua komisi bidang pembangunan tersebut Zulkenedi Said menekankan program infrastruktur yang dibangun bisa sekaligus mendukung program gubernur dalam bidang pertanian.
Dengan infrastruktur yang lengkap di bidang pertanian tentu akan mendukung upaya peningkatan pertanian masyarakat.Kemudian di bidang UMKM, UMKM diprioritaskan karena berbicara terkait produk ekonomi masyarakat, produk rumahan dalam bentuk kelompok, dan dalam bentuk koperasi. Maka dari itu, hal-hal yang terkait dalam menunjang UMKM itu DPRD Sumbar harus mendukung hal tersebut. Sehingga upaya dalam meningkatkan UMKM di Sumbar dapat tercapai.
Komisi V DPRD Sumbar, ketua komisi bidang kesra tersebut Daswanto meminta kepada Dinas Pendidikan agar serapan anggaran beasiswa Rajawali lebih tepat sasaran.
Komisi V juga mengingatkan, agar penyaluran Beasiswa Rajawali dapat lebih memperhatikan presentasi bagi siswa/siswi yang keuangan orang tuanya tidak mampu.