PADANG,- Komisi II DPRD Sumbar meminta pemerintah provinsi konsisten dalam memajukan sektor pertanian. Sektor tersebut, merupakan program unggulan yang masuk dalam visi misi strategis gubernur dan harus diakomodir sesuai target dalam pembahasan APBD tahun 2022.
Ketua Komisi II DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano saat diwawancarai, Kamis (14/10) mengatakan, gubernur menargetkan anggaran pertanian sebesar 10 persen dari total APBD Sumbar, pada penyesunan KUA PPAS APBD 2022 pertanian masih mendapatkan porsi 8,3 persen.
" Pada pembahasan RAPBD 2022, komisi mendorong porsi anggaran tersebut sesuai target yang ditetapkan," katanya.
Dia mengungkapkan, sebagian dewan merealisasikan anggaran pokok pikirannya kepada sektor pertanian, perkebunan serta perikanan. Dengan adanya realisasi tersebut, bukan tidak mungking target porsi anggaran tersebut tercapai.
Dia mengatakan dengan adanya porsi anggaran 10 persen untuk pertanian, diharapkan kesejahteraan petani meningkat, karena 5,2 persen masyarakat Sumbar mengantungkan hidup mereka pada sektor tersebut.
" Ada tiga poin strategis yang harus dilakukan pemerintah provinsi bagi masyarakat tani, pertama meraka harus dihimbau untuk selalu produktif. Kebutuhan modal produksi harus terpenuhi, persoalan kelangkaan terhadap pupuk subsidi harus dituntaskan," katanya.
Dia mengatakan ketika hasil produksi meningkat pemerintah harus hadir agar harga tidak jatuh. Jika tidak, upaya untuk menyejahterakan petani akan tidak terwujud. Nantinya untuk menampung dan mendistribusikan hasil pertanian akan dibuat BUMD Agro untuk mengakomodir hasil pertanian, lembaga itu hadir juga bentuk program strategis gubernur serta berperan sebagai penyanggah.
" Bercermin dari KUA PPAS APBD 2022 , pendapat daerah masih pada Rp 6,6 triliun angka tersebut masih tergolong rendah harua ada inovasi agar angka tersebut naik dan bisa mengakomodir program program unggulan pada komposisi apbd, " katanya.
<div dir="\\"auto\\"" style="\\"text-align:" justify;\\"="">