Sekretaris Komisi V DPRD Sumatera Barat, Syahrul Furqan mengingatkan semua kepala daerah di daerah itu jangan sampai kecolongan penularan virus Covid-19 saat New Normal dengan memberikan kelonggaran mobilitas masyarakat yang tidak diikuti standar kesehatan yang ada sehingga dapat memicu penyebaran virus.
Dia menilai sejumlah kebijakan ini dapat memicu ledakan kasus baru atau gelombang kedua.
“Saya lihat di masyarakat, ini agak “lost” dan pelaksanaan protokol kesehatan antara iya dan ndak dijalankan,” katanya.
Menurut dia kondisi normal baru dapat diartikan memulai dan pola gaya hidup baru sesuai aturan kesehatan yang ada seperti cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak.
Ia mengakui sejak kondisi normal baru berjalan protokol kesehatan belum diterapkan dengan baik di tengah masyarakat.
Dirinya mengingatkan pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi dan penguatan terhadap aturan ini.
“Saat ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) gelisah, karena kuartir ada ledakan kasus baru yang tidak terduga saat New Normal,” katanya.
Menurut dia kekhawatiran tersebut berdasarkan data belum banyaknya masyarakat yang dijangkau pemeriksaan. Saa t ini jangkauan test Covid-19 di masyarakat, secara nasional sendiri baru 0,2 persen atau 514.287 jiwa dari total penduduk Indonesia 267,7 juta data 2018, dengan memeriksa sampel secara random.
Jumlah ini jelas kurang, karena persentase ini tidak menggambarkan kondisi di masyarakat, harusnya paling tidak minimal 1 persen.
Untuk Sumbar dengan 6 Juta penduduk, setidaknya 1 persen dari jumlah masyarakat atau 600 ribu orang telah menjalani pemeriksaan dan jika persentase test Swab masih rendah dirinya khawatir kondisi kelonggaran yang tidak diikuti dengan prilaku tertib dari masyarakat, bakal memicu ledakan kasus pada gelombang kedua.
“Kalau SOP diperketat, tidak akan ada gelombang ke dua, kalau dibiarkan saja, tentu ini bisa memicu gelombang kedua,” ujarnya. (Pub/02)