Sekretaris fraksi Demokrat DPRD Sumatera Barat menyebutkan kontijensi plan pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19 tidak terlihat dan cenderung tidak fokus karena tidak ada perencanaan yang matang.
"Kelemahan kita dalam perencanaan begitu terlihat, hendaknya sebelum mengusulkan PSBB ke pusat kita sudah miliki kontijensi plan yang tepat," kata dia.
Menurutnya dalam menghadapi Covid-19 pemprov Sumbar sudah menggelar rapat sejak 26/4 lalu. Mulai dari munculnya kasus pertama hingga saat ini sudah menjadi 145 orang positif.
Pemprov mengambil langkah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke pusat untuk mengantisipasi penyebaran pandemi ini.
Menurut dia sebelum mengusulkan tentu pemprov harus berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah kabupaten dan kota di Sumbar.
Dalam koordinasi tersebut tentu harus jelas langkah strategis apa yang dilakukan dan salah satunya pencairan dana bantuan langsung tunai kepada masyarakat.
Ia mengatakan saat ini ada perbedaan dan saling menyalahkan antara pemprov dengan pemkab atau pemkot.
Menurut dia hal itu tentu tidak baik dilakukan namun yang harus dilakukan segera mencairkan dana tersebut kepada masyarakat luas.
"Rencana ini harus ada sehingga masyarakat tidak menjerit karena kekurangan makan,"kata dia.
Ia mengatakan terus melakukan kunjungan ke masyarakat dan menyerap aspirasi. Mereka mengetahui ada bantuan yang dijanjikan bahkan sejak awal PSBB namun hingga kini belum cair.
"Masyarakat diminta di rumah namun kebutuhan perut mereka belum dipenuhi," kata dia
Sementara itu terkait data, seharusnya gubernur sebagai perpanjangan pusat di daerah harus mampu memastikan wali kota dan bupati se-Sumbar memberikan data valid dengan cepat.
"Atau berikan saja dana itu langsung ke pemkab atau pemkot dan mereka yang membagikan. Ini kondisi darurat dan langkah strategis harus diambil,"kata dia. (Publikasi 02)