PADANG,- Anggota Komisi III DPRD Sumbar Liswandi mengungkapkan, pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian terkait dugaan korupsi yang terjadi terjadi pada salah satu Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) Sumbar PT. Balairung.
“ Perusahaan ini dibangun dengan uang rakyat dan mestinya meberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah,” ujarnya saat ditemui, Senin ( 11/2).
Dia mengatakan, pada penganggaran awal dikucurkan Rp 125 miliar untuk kalangsungan pembangunan, namun deviden yang dihasilkan tidak optimal, seharusnya perusahaan ini mesti memberikan kotribusi dalam komposisi Anggaran Penadapatan Belanja Daerah (APBD). BUMD didirikan, lanjutnya merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, jika ini tidak optimal maka lakukan langkah evaluasi.
“ Kita telah memberikan rekomendasi kepada pihak Pemprov terkait ini, DPRD hanya mengawasi , ada apa dengan menajemen hingga tidak memberikan deviden,” ujar politisi Demokrat tersebut.
Dia mengatakan, Balairung sendiri merupakan hotel yang terletak di tengah kota, secara fasilitas mendukung beberapa waktu yang lalu, komisi pernah membetuk pansus dan memberikan rekomendasi agar Balairung diawasi.
“ Balairung merupakan investasi pemerintah daerah, usaha dengan modal pinjam di Bank saja bisa untung, kenapa Balairung tidak,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano memaparkan, Hotel Balairung yang berada di bawah manajemen PT Balairung Sumbar Jaya selesai dibangun tahun 2012, dan dioperasikan tahun 2013. Arkadius tak menampik dalam perjalanannya Hotel Balairung belum mampu memberikan deviden untuk Pemprov Sumbar.
Berangkat dari belum bisanya PT Balairung menyumbang deviden, ia meminta perusahaan ini dikelola dengan lebih profesional lagi.
Menyangkut adanya laporan masyarakat terkait dugaan korupsi di PT Balairung, menurut dia aparat kepolisian bisa melakukan kajian dan pendalaman, jika terbukti ada pelanggaran ia mendukung ini diselesaikan di ranah hukum.
Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar tengah menyelidiki dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan Hotel Balairung Jakarta yang dibangun menggunakan anggaran daerah Pemprov Sumbar, dan dikelola dalam bentuk Badan BUMD. (Publikasi 03)