PADANG,- Menindaklanjuti adanya peningkatan kasus DBD di kabupaten/kota, yang telah membawa jatuhnya korban jiwa, Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Sabrana meminta Dinas Kesehatan agar membuka posko-posko siaga DBD di daerah. Kemudian foging diminta dilakukan secara rutin, jangan hanya menunggu ada laporan masuk dari masyarakat baru dilakukan foging.
"Penyuluhan kepada masyarakat juga harus dilakukan tentang kenapa DBD itu muncul. Berkaitan dengan foging, itu tak boleh ada pungutan, kecuali yang mengadakan pihak swasta," ujarnya saat dihubungi, Selas (12/2)
Sementara, terhadap masyarakat ia mengimbau agar selalu menjaga kebersihan lingkungan, ini bertujuan untuk mencegah penyakit DBD tersebut berkembang.
Sebelumnya,
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar, Mockhlasin menuturkan, DBD adalah penyakit endemik lima tahunan yang ada di Indonesia. Karena penyakit ini sudah ada sebelumnya-sebelumnya dan bisa diprediksi, ia yakin dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota sudah memiliki upaya tersendiri untuk penanggulangannya. Ia mengimbau upaya penanggulangan itu bisa dijalankan dengan maksimal.
Untuk di provinsi, menurut Mockhlasin, tak ada alasan penanganan DBD sampai tak maksimal, karena anggaran untuk bidang kesehatan terbilang sudah lebih dari cukup. Dimana setiap tahunnya anggaran kesehatan Provinsi Sumbar mencapai 15 persen dari total APBD, sedangkan yang diarahkan pusat hanyalah, anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total APBD.
Selain pemaksimalan program kegiatan untuk penanganan dan pencegahan, politisi PKS itu juga mengimbau pada masyarakat agar membiasakan budaya hidup sehat dan membuat lingkungan selalu bersih. Sebab DBD identik dengan persoalan kebersihan lingkungan. (Publikasi 03)