PULAU PUNJUNG- Luas lahan perkebunan potensial yang belum tergarap di Kabupaten Dharmasraya saat ini masih sekitar delapan ribuan hektare. Untuk pemanfaatannya, dibutuhkan sekitar empat juta bibit jika untuk ditanami karet. Jika ditanami kelapa sawit, akan dibutuhkan sekitar satu juta lebih bibit sawit.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya Darisman, saat kunjungan kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat ke daerah itu, Rabu (21/1) mengharapkan, Pemprov bisa membantu mengalokasikan dana bantuan untuk pengadaan bibit. Keterbatasan anggaran kabupaten menjadi kendala bagi pemanfaatan lahan yang sudah "clearing land" tersebut.
" Lahan ini milik masyarakat yang belum bisa dimanfaatkan karena terkendala biaya untuk bibit. Tahun ini Pemkab hanya bisa membantu sekitar 22 ribu batang bibit karet," kata Darisman.
Ia menggambarkan, secara teknis, untuk bibit sawit dibutuhkan 125 batang per hektar sementara untuk karet dibutuhkan sekitar 500 batang. Masyarakat pemilik lahan sangat berharap uluran tangan pemerintah. Untuk itu, melalui Komisi II DPRD Sumbar, ia berharap dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Sumbar Sabar. A. S menjawab aspirasi tersebut menegaskan, DPRD akan berusaha untuk memperjuangkan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Peningkatan ekonomi untuk kesejahteraan merupakan prioritas yang sangat menjadi perhatian.
"Aspirasi tersebut akan dijadikan kajian di DPRD untuk bisa dialokasikan melalui dinas terkait," katanya.
Apris, wakil ketua Komisi II menambahkan, aspirasi tersebut sangat penting bagi anggota dewan terutama komisi II yang membidangi perekonomian. Komisi II akan menjadikan masukan itu sebagai prioritas.
Wakil Ketua DPRD Sumbar Darmawi juga menambahkan, meskipun kondisi anggaran saat ini banyak yang terevaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, namun DPRD akan terus berupaya agar program-program yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat. (www.padangmedia.com)