PADANG,- Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat meminta pemerintah provinsi (Pemprov) melakukan rasionalisi dalam rangka persiapan menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-28 yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Menurutnya, rencana pembukaan yang akan dilaksanakan pada arena main stadium Sikabu Kabupaten Padangpariaman seharusnya melalui kajian yang matang.
" Sumbar telah resmi ditunjuk sebagai tuan rumah perhelatan akbar tersebut, untuk pembangunan main stadium porsi anggaran yang dikucurkan harus mengedepankan azas efisiensi serta efektivitas, " ujarnya saat ditemui, Minggu (18/11)
Dia mengatakan, dalam sistem penganggaran untuk kelanjutan pembangunan main stadium adalah tugas DPRD untuk membahas bersama Pemprov, untuk tahun 2018 telah dianggarakan sebanyak 100 miliar, kedepan, pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 akan dialokasikan pada kisaran angka yang sama. Kita berharap, anggaran yang dialokasikan dapat mengejar target yang direncanakan, sehingga anggaran yang dihabiskan tidak sia-sia.
Pemprov harus mengkaji apa yang telah direncanakan, mengingat dana untuk penyelesaian main stadium secara keseluruhan sebesar Rp 1,6 triliun. Persiapan pelaksanaan MTQ tinggal satu tahun lagi, berangkat dari hal itu, Pemprov harus menyiapkan opsi lain agar tidak mengganggu proses pelaksanaan.
Ditambahkannya, jika tidak memungkinkan secara anggaran maka bisa mengoptimalkan fasilitas yang ada, contohnya merehap kembali GOR H. Agus Salim sebagai arena pembukaan.
" Untuk pembangunan main stadium telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk proses pembebasan lahan serta pemancangan, namun semua hal masih dalam proses pembahasan, namun penganggaran harus efektif dan efisien, " katanya.
Pemprov Sumbar belum masukan anggaran pembinaan kafilah.
Hidayat menyebutkan, bercermin dari merosotnya prestasi Sumbar saat MTQ Nasional ke- 27 di Sumatera Utara (Sumut) seharusnya anggaran pembinaan harus dimasukkan dalam komposisi APBD 2019, namun saat ini dinas terkait belum ada mengajukan hal tersebut, anggaran pembinaan khilafah merupakan hal penting agar Sumbar mendapatkan prestasi yang optimal karena berstatus tuan rumah.
" Saya merupakan anggota Badan Anggaran yang tengah membahas APBD 2019, hingga saat ini belum anggaran tersebut diajukan oleh pihak Pemprov, " katanya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan mengatakan, sistem pelatihan para kafilah harus diperhatikan saat sebelum bertanding, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan yang terbaik.
Saat ini, lanjut Arkadius DPRD tengah membahas Ranperda tentang APBD 2019, pada pembahasan tersebut anggaran untuk pelatihan untuk para khilafah menjadi salah satu topik untuk ditindaklanjuti, Pemprov harus memperhatikan hal tersebut jika ingin prestasi Sumbar meningkat saat perhelatan MTQ Nasional ke - 28 yang akan dihelat pada daerah ini.
" Jika untuk Infrastruktur telah masuk dalam komposisi APBD 2019, jika kondisi keuangan daerah memungkinkan maka pelatihan untuk para khilafah harus ada anggaran khusus, " katanya. (Publikasi 03)