Sekretaris Komisi IV DPRD Sumatera Barat Taufik Hidayat meminta pemerintah provinsi harus aktif melakukan lobi dana perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.
"Pemprov Sumbar harus lebih aktif melobi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) seperti perbaikan irigasi dan jembatan yang rusak akibat bencana," kata dia.
Politisi Hanura itu menilai banyak proyek infrastuktur seperti jembatan dan irigasi yang tidak maksimal perbaikannya yang rusak karena bencana alam. Apabila hal tersebut dibiarkan akan berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat.
Ia mencontohkan pengerjaan jembatan Pasir Jambak, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang yang ambruk karena bencana dan hingga saat ini proyek tersebut masih terbengkalai.
Hal itu menyebabkan akses menuju daerah tersebut hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua melalui jembatan darurat yang dibangun untuk solusi sementara oleh Pemkot Padang.
Selanjutnya ada bendungan irigasi Koto Tuo dan Batang Kandis yang hancur akibat banjir bandang yang terjadi pada 2016. Setelah dua tahun berselang bendungan tersebut tetap tidak dapat digunakan oleh masyarakat.
"Baru tahun ini Pemprov Sumbar mengalokasikan anggaran untuk perbaikan bendungan tersebut," kata dia
Ia mengatakan sebaiknya perbaikan infrastruktur pascabencana mengusulkan didanai oleh BNPB dalam bentuk permohonan dana rehab pascabencana. Sementara untuk mendapatkan bantuan pemerintah pusat butuh rekomendasi dari pemerintah daerah.
Apabila ada infrastuktur rusak di Kota Padang akibat bencana maka wali kota yang pantas memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat mendapatkan anggaran tersebut.
Menurut dia beberapa waktu lalu ada bantuan pembangunan cek dam sepanjang 400 meter di daerah Pasie Nan Tigo yang rusak akibat abrasi pantai. Namun bantuan tersebut gagal didapatkan karena tidak ada usulan dari pemerintah darah.
" Tidak aktifnya pemerintah daerah dalam mendapatkan bantuan dari BPBD pusat merupakan suatu kerugian," kata dia.